Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Politik

Raja-raja Nusantara Desak Prabowo Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mengeluarkan dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli guna menjadi jalan keluar bagi peliknya permasalahan bangsa saat ini. 

Desakan itu disampaikan Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) yang merupakan perhimpunan para raja, sultan, dan pemangku adat dari berbagai kerajaan di Nusantara.

Ketua Umum PDKN Rahman Sabon Nama mengatakan, gagasan tersebut ditawarkan sebagai bagian dari solusi kebangsaan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.


“Presiden Prabowo sebagai bagian dari trah kerajaan Nusantara, turunan bangsawan Mataram Banyak Wide, dapat mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke Naskah Asli UUD 1945,” ujar Rahman dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Ia meyakini langkah tersebut, jika dilakukan, akan menjadi keputusan historis yang dapat mengubah arah perjalanan ketatanegaraan Indonesia.

“Saya yakin dan percaya Prabowo Subianto akan dicatat dan dikenang dalam tinta emas sejarah bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Meski demikian, perubahan atau penggantian kerangka konstitusional merupakan persoalan ketatanegaraan yang memiliki konsekuensi hukum dan politik sangat besar. UUD 1945 saat ini merupakan konstitusi yang telah mengalami empat tahap perubahan pada 1999-2002.

Karena itu, gagasan dekrit untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 diperkirakan akan memunculkan perdebatan luas mengenai dasar kewenangan Presiden, mekanisme perubahan konstitusi, serta kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Rahman, pemerintahan Prabowo-Gibran harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan, termasuk melalui momentum reshuffle kabinet Oktober 2026.

“Seharusnya reshuffle menjadi momentum untuk merampingkan kabinet dan menempatkan orang-orang yang lebih kapabel dan profesional,” imbuh Rahman.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya