Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak semestinya diukur dari seberapa banyak siaran pers disebarkan atau baliho sosialisasi dipasang, melainkan dari seberapa efektif pesan kebijakan dipahami dan dirasakan masyarakat.
Menurut Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, esensi komunikasi publik di era modern bukan sekadar asal sampai. Melainan sejauh mana sebuah kebijakan mampu dipahami, dipercaya, dan diinternalisasi oleh masyarakat tanpa memicu gesekan psikologis di level akar rumput.
Dia memandang selama ini komunikasi pemerintah sering kali terjebak dalam arus satu arah-dari pengambil kebijakan kepada rakyat, dengan asumsi bahwa apa yang diputuskan pasti benar dan wajib diterima.
“Pendekatan birokratis-administratif yang kaku seperti ini sudah usang. Sudah saatnya posisi strategis seperti Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dipimpin dan diisi oleh para praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional yang memahami seni manajemen persepsi dan empati sosial," ujar Retno di Jakarta, Minggu 4 Oktober 2026.
Urgensi penataan ulang kepemimpinan ini terlihat jelas jika kita mengevaluasi rekam jejak Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam menyikapi isu-isu publik. Selama ini, Bakom kerap terjebak dalam pola pemadaman kebakaran (firefighting PR).
“Alih-alih menetapkan agenda setting secara konsisten melalui narasi besar (grand narrative) program pemerintah seperti hilirisasi, ketahanan pangan, hingga efisiensi anggaran, respons kehumasan sering kali baru keluar setelah sebuah isu atau kritik publik terlanjur viral dan menjadi bola liar di media sosial,” kata dia.
Kendati mandat Bakom mencakup sinkronisasi komunikasi pusat dan daerah, koordinasi diseminasi ke tingkat Dinas Kominfo kabupaten/kota sering mengalami hambatan birokratis. Pesan dari pusat kerap mentok di tataran seremonial birokrasi tanpa terjemahan bahasa kampanye yang membumi bagi masyarakat akar rumput.
Dinamika kepemimpinan di tubuh Bakom yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami pergeseran figur mulai dari Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga Syahganda Nainggolan—turut memperlihatkan kerentanan struktural.
Dominasi pendekatan politik praktis dari figur-figur berlatar belakang pengamat atau tim sukses kerap membawa corak komunikasi bernuansa political defense (pencitraan rezim) ketimbang public service communication (komunikasi pelayanan publik yang transparan dan berbasis data).
“Akibatnya, narasi yang dibangun sering kali dipersepsikan publik sebagai upaya pembelaan pemerintah semata, bukan edukasi kebijakan. Pergantian pimpinan yang dinamis tanpa pijakan institusional yang solid juga memicu perombakan internal berulang, yang pada akhirnya melemahkan institutional memory para perencana strategi di dalam struktur Bakom,” ujarnya lagi.
Seorang birokrat karier umumnya melihat keberhasilan komunikasi dari output administratif—berapa lembar surat edaran yang diterbitkan atau seberapa sering konferensi pers digelar.
Sebaliknya, seorang praktisi PR dilatih untuk berorientasi pada outcome yakni bagaimana pergerakan persepsi publik, apakah tingkat kepercayaan (public trust) terjaga, dan bagaimana memitigasi risiko reputasi sejak sebuah kebijakan masih dalam tahap perumusan.
"Praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar membagikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya," jelas Retno.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang ideal itu harus bernuansa "nyaman". Artinya, pesan disampaikan tanpa kesan menggurui, defensif, atau menceramahi dari atas (patronizing).
“Ketika sebuah kebijakan dikemas dengan empati dan bahasa keseharian yang objektif, resistensi publik akan melunak secara organik, sehingga stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga,” katanya.
Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi yang masif, lanskap sosial di Indonesia menuntut kepekaan kultural yang tinggi. Masyarakat secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, hingga sentimen kolektif di ruang digital.
"Masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, serta figur otoritas informal. Jika pemerintah datang dengan gaya komunikasi institusional yang dingin, elitis, dan kaku, pesan tersebut dipastikan akan mental di tingkat akar rumput," papar Retno.
Belum lagi tantangan information fatigue—kejenuhan informasi yang melanda publik setiap detik akibat gempuran konten digital, ditambah lambatnya Bakom dalam mengantisipasi algoritma media sosial yang dikuasai kreator independen dan oposisi siber.
Kata Retno, narasi tandingan (counter-narrative) yang diproduksi sering kali kalah cepat dibanding kritik organik masyarakat. Di tengah tingkat skeptisisme pasar yang tinggi terhadap narasi resmi, institusi negara butuh transparansi dan authenticity, bukan sekadar pencitraan institusional yang diatur dari balik meja birokrasi.
Retno pun menjelaskan bahwa membahas lanskap komunikasi hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) dan analitik data besar. Banyak lembaga publik mendadak latah, berlomba-lomba mengadopsi perangkat canggih untuk memproduksi konten secara masif.
Namun, Retno memberikan catatan kritis yang sangat tajam mengenai batasan teknologi tersebut: AI adalah akselerator, bukan perencana.
"AI dapat memproses jutaan data sentimen atau merumuskan ribuan kata dalam hitungan detik. Namun, AI tidak memiliki nurani, empati sosiologis, dan intuisi krisis. Jika angle komunikasi awal yang dipilih oleh pemerintah sudah keliru—misalnya, merilis kampanye yang abai terhadap tekanan daya beli masyarakat—maka penggunaan AI justru akan menjadi bumerang,” ujarnya.
Menurut Retno, ketika sudut pandang pesannya keliru, teknologi canggih itu hanya akan melipatgandakan distribusi pesan yang salah ke seluruh penjuru ruang digital dalam sekejap, memicu gejolak sentimen publik yang lebih luas.
"Oleh karena itu, otak di balik kemudi yang menentukan etika, konteks sosial, dan rasa empati mutlak harus berada di tangan praktisi kehumasan profesional yang memahami denyut nadi publik," imbuhnya.
Sudah saatnya Badan Komunikasi Pemerintah bertransformasi menjadi citizen-centric hub yang profesional dan adaptif, didukung oleh SOP diseminasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan daerah tanpa menunggu instruksi berlapis.
Penempatan praktisi kehumasan di pucuk pimpinan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
"Komunikasi pemerintah yang sukses bukanlah tentang seberapa lantang negara berbicara kepada rakyatnya, tetapi seberapa baik negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat," pungkas Retno Kusumastuti.
