Berita

Soft Launching Buku "Gelem Iwake Emoh Kuline: Dinamika Rezim Perburuhan dalam Kapal-Kapal Perikanan Tangkap Industrial di Indonesia" di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok pada Rabu, 23 September 2026. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Buku "Gelem Iwake Emoh Kuline" Kupas Kerentanan AKP Indonesia

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2026 | 13:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mengambil momentum Hari Agraria Nasional, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia bekerja sama dengan Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil Penelitian Etnografi sekaligus Soft Launching Buku "Gelem Iwake Emoh Kuline: Dinamika Rezim Perburuhan dalam Kapal-Kapal Perikanan Tangkap Industrial di Indonesia" di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok pada Rabu, 23 September 2026. 
 
?Laporan riset dan buku ini disusun melalui penelitian etnografi mendalam selama hampir dua tahun yang membedah paradoks dalam industri perikanan tangkap nasional. 
 
?Judul buku ini diangkat dari temuan langsung tim peneliti di lapangan. Tim peneliti DFW Indonesia menjelaskan bahwa istilah "gelem iwake emoh kuline" merupakan fenomena nyata yang mereka temui selama proses penelitian di pesisir utara Jawa.
 

 
?"‘Gelem iwake emoh kuline’ sendiri adalah idiom yang didapatkan selama melakukan penelitian, dan ini menjadi sebuah kenyataan yang banyak terjadi di masyarakat Pantura yang kami temui," ungkap peneliti DFW Indonesia, Ayu dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 24 September 2026. 
 
?Ungkapan bahasa Jawa yang secara harfiah berarti "mau ikannya, tetapi enggan buruhnya" tersebut merefleksikan situasi di mana hasil tangkapan laut sangat diminati pasar, namun keberadaan dan kesejahteraan para buruh di atas kapal justru kerap diabaikan. 
 
?Program Director DFW Indonesia, Imam Trihatmadja, menegaskan bahwa di balik mahalnya komoditas laut di rantai pasar global, para Awak Kapal Perikanan (AKP) di atas "pabrik-pabrik terapung" harus menghadapi kerentanan yang kompleks. 
 
?"Riset yang berjalan selama hampir dua tahun ini mengungkap bagaimana sistem upah buruh yang sangat rendah, ketimpangan hubungan kerja, serta kondisi yang menekan membuat para awak kapal terpaksa bekerja melampaui batas fisik mereka demi menyambung hidup," ujar Imam.
 
?Ia menambahkan bahwa riset ini turut membongkar adanya "infrastruktur senyap", mulai dari rantai percaloan hingga ketergantungan ekonomi, rendahnya kelayakan fasilitas di atas kapal, buruknya ruang istirahat, serta terabaikannya kesehatan reproduksi sosial para pekerja dan keluarganya di darat.
 
?"Industri perikanan bukan hanya soal berapa ton ikan yang berhasil ditangkap atau berapa miliar nilai ekonominya di pasar. Ini tentang siapa yang bekerja menghadirkan ikan itu, bagaimana kondisi kerja mereka, dan sejauh mana kita menghargai martabat mereka secara adil," tegasnya.
 
Para penanggap menyampaikan beberapa poin masukan terhadap hasil riset etnografi yang disampaikan oleh DFW. Antropolog Universitas Indonesia Dr. Yosefina Anggraini menanggapi bahwa buku ini sangat bisa memberi pengayaan bagi pembaca. 

“Pada umumnya yang hanya mengetahui hasil laut dari segi komoditasnya saja, namun di balik itu semua terdapat aspek urusan manusia, lingkungan dan tenaga kerja sebagai faktor penting yang menopang industri tersebut bisa berjalan,” ucap Yosefina.
 
Selain itu pakar perburuhan Irwansyah Ph. D atau yang akrab disapa Jemi, lebih menyoroti rezim perburuhan di kapal perikanan telah banyak standar-standar norma untuk mengatur tata kelola Industri namun masih sering ditemukan eksploitasi dan kontrol terhadap pekerjanya. 

“Dalam penelitian ini difokuskan dalam pembacaan rezim kerja yang menghasilkan komoditas yang di dalamnya ada mekanisme kontrol dalam produksi. Dalam lantai produksi paling bawah ternyata disanalah tempat kekejaman itu terjadi atau yang bisa disebut dengan coordinated despotic regime,” pungkas Jemi.
 
?DFW Indonesia berharap penelitian dan publikasi ini dapat menjadi pemantik diskusi yang bermakna bagi pembentukan kebijakan, perlindungan hukum, serta dorongan reformasi keadilan kerja di sektor kelautan Indonesia.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya