DPRD DKI Kawal Penanganan Air Bersih di Pulau Kelapa dan Panggang

Gangguan produksi fasilitas pengolahan air Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) membuat pasokan air bersih warga Pulau Kelapa dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, terbatas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta persoalan tersebut segera ditangani, sekaligus mendorong solusi jangka panjang agar gangguan serupa tidak kembali mengancam kebutuhan dasar warga.

Wibi turun langsung membahas persoalan itu bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), PAM Jaya, pihak kecamatan, dan lurah setempat.

“Air bersih bukan kemewahan. Ini hak dasar warga,” kata Wibi, dikutip Rabu 23 September 2026.

Hasil pembahasan tersebut mencakup penyediaan air bersih darurat dan peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan air.

PAM Jaya menyiapkan pasokan air bersih masing-masing 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan Pulau Panggang selama kapasitas produksi belum kembali optimal.

Di sisi lain, proyek SWRO SPAL-D di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Kapasitas BWRO Pulau Kelapa juga akan ditambah 2.500 liter per jam dengan target manfaat mulai dirasakan warga pada awal Desember 2026.

Wibi menilai, langkah tersebut belum cukup jika hanya menyelesaikan gangguan produksi. Kapasitas pengolahan air perlu disiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu.

Karena itu, ia mendorong kajian peningkatan kapasitas SWRO hingga dua kali lipat. “Jangan hanya menyelesaikan masalah hari ini. Kebutuhan ke depan juga harus dihitung,” tandas Wibi.

Distribusi Air Jangan Bebani Warga

Persoalan air bersih di Kepulauan Seribu tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi. Kondisi geografis kepulauan membuat biaya pengangkutan air lebih tinggi dibanding wilayah daratan Jakarta.

Wibi meminta PAM Jaya mengkaji optimalisasi fasilitas yang tersedia sekaligus kemungkinan kompensasi biaya angkut air, terutama untuk Pulau Panggang.

Dengan begitu, biaya distribusi tidak berujung pada kenaikan harga yang membebani masyarakat. “Warga tidak boleh kesulitan air hanya karena tinggal jauh dari pusat kota,” tegas dia.

Wibi menegaskan, pemerataan pelayanan dasar harus menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Termasuk Kepulauan Seribu.

Ia memastikan, DPRD DKI mengawal penanganan tersebut hingga bantuan darurat tersalurkan, kapasitas produksi kembali optimal, dan solusi jangka panjang direalisasikan.

“Jakarta bukan hanya Sudirman-Thamrin. Ada Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan seluruh Kepulauan Seribu,” pungkas Wibi.