Ilustrasi. (Foto: Artificial Inteligence)
Momentum Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September harus menjadi ruang murni penyampaian aspirasi kesejahteraan petani tanpa ternodai oleh aksi anarkis akibat provokasi pihak tidak bertanggung jawab.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh berbagai wacana mobilisasi massa yang marak berembus sepanjang bulan September ini.
Analis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens berujar, jajaran aparat keamanan sudah sangat berpengalaman dalam mengawal dinamika penyampaian pendapat di muka umum sekaligus menjaga stabilitas nasional.
“Percayalah, Polri, BIN, dan TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” tegas Boni dikutip Rabu, 23 September 2026.
Ketakutan berlebihan dari publik justru berpotensi memperbesar dampak narasi provokatif. Untuk itu, kondusivitas wilayah memerlukan kerja sama erat antara masyarakat dan aparat dengan mengedepankan ketenangan serta persatuan.
Langkah persuasif dan humanis juga terus dikedepankan jajaran kepolisian saat mengawal aksi massa. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, menegaskan komitmennya dalam menjamin hak konstitusional warga negara.
“Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat,” ujar Reynold saat mengawal aksi ratusan petani tebu di kawasan Monas baru-baru ini.
Di sisi lain, peringatan Hari Tani tahun ini dibayangi tren positif di sektor agraria. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional menembus angka 129,19 pada Agustus 2026.
Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kekeringan, banjir, hingga hama, pemerintah juga menyalurkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100 ribu hektare.
“Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” jelas Amran.
Substansi perjuangan petani dinilai hanya akan sampai ke pemangku kebijakan jika penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, dan terbebas dari penunggang gelap yang mengincar kerusuhan.
