Ketua Umum Gema Wong Cilik Nusantara, Muh Nur Cahyono. (Foto: Istimewa)
Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap tegas menyikapi berbagai upaya yang membuka kembali polemik hasil Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Gema Wong Cilik Nusantara, Muh Nur Cahyono, mengingat upaya tersebut berpotensi memicu keretakan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Mempersoalkan hasil Pemilu 2024 adalah upaya memecah belah bangsa Indonesia oleh kelompok tertentu. Presiden RI harus tegas,” kata Nur dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 22 September 2026.
Menurutnya, ada pihak yang kini berusaha menganulir penetapan hasil Pemilu 2024, khususnya terkait status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terpilih.
Nur menegaskan bahwa status tersebut telah memiliki landasan konstitusional yang sah. Karena itu, mereka mempertanyakan langkah pihak yang kembali mempersoalkan hasil Pemilu 2024 melalui jalur hukum.
“Sekilas dilihat melalui upaya gugatan ke MK tampak kelompok ini menempuh jalur konstitusional, tapi jika ditelisik lebih jauh, kami menilai bahwa upaya tersebut tak lebih dari gerakan memanipulasi publik mengatasnamakan konstitusi,” ujar Nur.
Dia menilai polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi berpotensi berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas.
Gema Wong Cilik Nusantara bahkan menduga terdapat upaya politik adu domba yang dapat memecah hubungan antarelemen bangsa maupun internal pemerintahan.
“Kami juga menilai kelompok ini diduga kuat sedang melakukan politik kotor atau politik adu domba bagi sesama anak bangsa dan upaya memecah belah internal pemerintah yang sah,” ungkapnya.
Nur juga menyampaikan dugaan adanya pihak asing di balik pergerakan kelompok yang mereka soroti. Namun, dalam pernyataannya, ia tidak menyebutkan identitas maupun bukti mengenai pihak asing yang dimaksud.
Lebih lanjut, Gema Wong Cilik Nusantara menekankan bahwa Pilpres 2024 merupakan satu paket antara pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Jelas perspektif konstitusionalnya, bahwa Pemilu Pilpres RI 2024 itu satu paket antara Presiden dan Wapres. Jika mempersoalkan status Wapres maka sama saja mempersoalkan status Presiden RI,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gema Wong Cilik Nusantara meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius perkembangan gerakan yang mereka persoalkan.
Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan polemik politik berkembang menjadi konflik yang dinilai dapat mengganggu pemerintahan maupun persatuan masyarakat.
“Kami meminta kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar lebih serius mencermati pergerakan kelompok ini dan tidak membiarkan adanya upaya-upaya dari pihak manapun untuk memecah belah pemerintah yang sah dan memecah belah bangsa dan rakyat Indonesia,” tegasnya lagi.
Muh Nur juga mengingatkan agar kepentingan masyarakat tidak tenggelam dalam pertarungan politik elite. Lanjut dia, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.
“Ingatlah kebutuhan rakyat, jangan terus biarkan polemik politik yang menurut kami tak pantas dipertontonkan kepada wong cilik. Persatuan dan gotong royong antar elite politik harus lebih diutamakan,” pungkasnya.
