Berita

Barang bukti uang yang diamankan saat menangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di sebuah hotel di Jakarta. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Fee Proyek 10 Persen, Bupati Bolmut Diduga Kantongi Rp11,27 Miliar

SELASA, 22 SEPTEMBER 2026 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena diduga mematok fee 10 persen dari setiap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut, Sulawesi Utara (Sulut).

Selain fee proyek, Sirajudin juga diduga menerima gratifikasi senilai Rp11,14 miliar sepanjang 2023-2026.

"Diperoleh adanya dugaan bahwa SJL (Sirajudin) selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030 mematok tarif fee proyek 10 persen dari pengadaan barang dan jasa yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa sore, 22 September 2026.


Selain mematok fee 10 persen, Sirajudin diduga menentukan pembagian fee sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut serta 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa.

Sirajudin juga diduga melakukan ploting proyek sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Menurut Taufik, Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR Bolmut mencatat nama vendor yang akan ditetapkan sebagai pelaksana proyek.

"Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS," terang Taufik.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses pengadaan agar dimenangkan vendor yang telah ditentukan.

"Bahwa kemudian, Pokja berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi dalam proses PBJ agar lolos dan terpilih sebagai pemenang," jelasnya.

Salah satu penerimaan yang berhasil diungkap KPK yakni uang Rp130 juta dari pihak swasta. Uang tersebut diduga merupakan sebagian fee 10 persen dari proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut, senilai Rp1,9 miliar.

Tak hanya fee proyek, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi selama Sirajudin menjabat.

"Selain dugaan pemerasan tersebut di atas, SJL juga diduga memperoleh penerimaan lainnya/gratifikasi dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dengan total mencapai Rp11,14 miliar," ungkap Taufik.

Rinciannya, Rp350 juta diduga berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bolmut yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Bolmut. Sementara Rp10,79 miliar lainnya berasal dari pihak-pihak lain.

Penerimaan tersebut berlangsung ketika Sirajudin menjabat sebagai Pj Bupati Bolmut pada 2023-2024 dan kemudian sebagai Bupati Bolmut periode 2025-2030.

KPK telah menetapkan Sirajudin sebagai tersangka setelah menjaringnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) sehari sebelumnya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Selain Sirajudin, sejumlah pejabat Pemkab Bolmut dan pihak swasta turut diamankan.

KPK juga menyita uang tunai Rp200 juta. Uang tersebut terdiri dari Rp130 juta yang ditemukan di kamar hotel di Jakarta, Rp50 juta dalam sebuah koper di rumah bupati, dan Rp20 juta di rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut.

Sirajudin selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya