DPR Minta Wacana Kuliah Gratis Dikaji Berdasarkan Kekuatan APBN

Wacana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah dan DPR perlu melihat kondisi global serta kekuatan APBN sebelum memutuskan kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.

"SD dan SMP kan SPP sudah gratis. Jadi ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Menurut Puan, kebijakan pendidikan gratis harus memperhitungkan manfaat yang diberikan bagi bangsa dan negara.

"Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara," ujarnya.

Saat ditanya kembali mengenai peluang pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, Puan menegaskan kebijakan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan kajian.

"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan APBN," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas negeri.

Prabowo juga mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!" kata Prabowo.

Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi kini masih berada dalam tahap pembahasan, dengan kemampuan APBN menjadi salah satu pertimbangan utama.