Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam praktik impor pangan ilegal yang merugikan petani dan mengganggu tata niaga pangan nasional.
Amran menegaskan, dampak penyelundupan pangan tidak bisa hanya diukur dari jumlah barang yang masuk secara ilegal. Sebab, meski volumenya relatif kecil, dampaknya terhadap produksi dan pendapatan petani bisa sangat besar.
“Impor ilegal ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya. Indonesia pernah kecolongan pada 2022 dan 2023, masuk daging hanya satu kontainer. Tetapi dampaknya sangat besar, merugikan petani sampai Rp40 triliun dan sekitar 2 juta sapi terdampak penyakit mulut dan kuku. Padahal hanya satu kontainer,” kata Amran dalam konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta Timur, pada Selasa, 22 September 2026.
Menurut Amran, praktik tersebut harus ditindak serius, terlebih Indonesia saat ini telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan.
Ia mengingatkan, kepentingan ekonomi sesaat tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani dalam negeri yang jumlahnya mencapai sekitar 115 juta orang.
“Jadi jangan lihat jumlah kecilnya. Ini menyangkut petani kita. Ada sekitar 115 juta petani yang harus kita lindungi. Kalau ada impor ilegal seperti ini, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi petani kita. Kita sudah swasembada, tetapi masih ada penyelundupan. Jangan sampai kepentingan ekonomi sesaat mengorbankan petani. Ini harus kita lawan bersama,” tegasnya.
Mentan sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara beserta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas penindakan impor ilegal tersebut.
“Kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan dan jajaran Bea Cukai. Ini bentuk kehadiran negara untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Sebelumnya, DJBC mengungkap dugaan impor ilegal beras dan garam di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, serta Kawasan Berikat Bogor.
Di Pelabuhan Tanjung Perak, petugas memeriksa 15 kontainer dengan total berat 412,5 ton yang diberitahukan sebagai
ammonium chloride. Hasil pemeriksaan menemukan sekitar 202,45 ton beras dan 211 ton garam.
Sementara di Kawasan Berikat Bogor, dari 15 kontainer dengan total berat 420 ton yang dilaporkan berisi bahan kimia untuk penyamakan kulit, ditemukan sekitar 194,9 ton beras dan 225,4 ton butiran putih yang masih dalam proses penelitian lebih lanjut.
Dari kedua lokasi tersebut, petugas menemukan sekitar 397,35 ton beras yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam dokumen kepabeanan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, praktik impor ilegal tersebut tidak hanya merugikan petani, tetapi juga konsumen karena kualitas dan keamanan beras yang masuk tidak dapat dipastikan.
“Tentunya yang dirugikan para petani kita, para konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya dan bagaimana kualitas beras tersebut,” ujar Suahasil.
