Berita

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Minta Wacana Pendidikan Gratis Disesuaikan dengan Kemampuan Fiskal

SELASA, 22 SEPTEMBER 2026 | 15:55 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Rencana pemerintah memperluas pembiayaan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan dilakukan secara terukur.

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyambut baik gagasan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam memenuhi mandatory spending sektor pendidikan.

“Pada prinsipnya, dengan gagasan tersebut saya sangat setuju. Namun, tentu saja perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sampai sejauh mana tingkat konsistensi untuk mandatory spending,” kata Habib kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 22 September 2026. 


Menurutnya, pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan secara konsisten akan memudahkan pemerintah menangani kebutuhan pembiayaan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Sebaliknya, lanjut dia, jika kewajiban anggaran tersebut belum terpenuhi, pemerintah masih harus memperhitungkan kebutuhan pembiayaan untuk program lainnya.

Habib memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membiayai pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi dapat mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.

“Kalau dari TK sampai perguruan tinggi akan di-cover, itu perhitungan kasar sementara ini mungkin bisa mencapai Rp100-150 triliun,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta rencana tersebut dibahas secara serius dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kesiapan pemerintah dalam merealisasikannya.

Legislator PKB ini juga mempertanyakan apakah kebijakan pendidikan gratis tersebut dapat direalisasikan pada 2026 atau baru memungkinkan mulai 2027. Jika ditargetkan berjalan pada 2027, menurutnya, kebutuhan anggaran harus mulai disiapkan sejak sekarang.

Ia menambahkan, pembahasan juga perlu melihat kondisi anggaran pendidikan saat ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tambahan anggaran yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun disebut belum sepenuhnya menutup kebutuhan pembiayaan.

“Kebijakan ini tentu harus dilakukan secara terukur,” jelasnya.

Komisi X DPR, kata Habib, akan membahas secara khusus pernyataan Presiden mengenai rencana pembiayaan pendidikan tersebut. Aspek fiskal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan.

“Kita akan bahas secara khusus pernyataan Presiden ini. Tentu saja kita yang pertama memperhitungkan fiskal,” katanya.

Ia menambahkan, sekalipun Komisi X DPR menyetujui gagasan tersebut, realisasinya tetap harus melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPR dan pemerintah.

“Kalaupun sekiranya Komisi sendiri setuju penuh tanpa pertimbangan lain-lain, saya kira ini harus benar-benar diperhatikan hingga detil secara menyeluruh," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan segera mengadakan rapat terbatas untuk mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.

Prabowo menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat dijangkau secara gratis.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo, Jumat, 18 September 2026.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya