Impor Beras Ilegal Rp15,8 Miliar Terbongkar, Amran: RI Masih Diincar Eksportir

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia masih menjadi incaran negara-negara produsen beras dunia meski pemerintah telah menghentikan impor beras sejak 2025.

Hal ini disampaikan Amran menanggapi pengungkapan impor ilegal beras dan garam oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dengan nilai total mencapai Rp15,8 miliar.

Menurut Amran, penghentian impor beras Indonesia berdampak terhadap negara-negara eksportir yang sebelumnya memasok kebutuhan beras nasional.

"Kita importir terbesar di 2020, hingga 2024 importir terbesar beras dunia, yaitu 7 juta ton. Alhamdulillah 2025 tidak ada impor. Karena tidak ada impor, pasti negara-negara yang eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, itu petaninya tertekan," jelas Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC Kemenkeu, Jakarta Timur, Selasa 22 September 2026.

Adapun penindakan Bea Cukai terhadap dugaan impor ilegal beras dan garam dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Berikat Bogor. 

Dalam penindakan di Pelabuhan Tanjung Perak, Bea Cukai memeriksa 15 kontainer dengan total berat 412,5 ton yang diberitahukan sebagai ammonium chloride. Hasil pemeriksaan menemukan sekitar 202,45 ton beras dan 211 ton garam. 

Sementara itu, di Kawasan Berikat Bogor, dari 15 kontainer dengan total berat 420 ton yang diberitahukan sebagai bahan kimia untuk penyamakan kulit, ditemukan sekitar 194,9 ton beras dan 225,4 ton butiran putih yang masih dalam proses penelitian lebih lanjut.

Dari dua lokasi tersebut, ditemukan sekitar 397,35 ton beras yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam dokumen kepabeanan.

Amran menilai, besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu alasan negara produsen tetap membidik pasar dalam negeri, di tengah kondisi nasional yang diklaim telah mencapai swasembada beras.

"Indonesia diincar karena pasar terbesar, tetapi tiba-tiba swasembada," tandasnya.