Berita

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. (Foto: Istimewa)

Politik

Celios Minta Menkeu Bekukan Ditjen Bea Cukai jika Masih Jadi Ladang Koruptor

SELASA, 22 SEPTEMBER 2026 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, untuk membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) apabila masalah korupsi di lembaga tersebut terus berakar.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai Suahasil tidak bisa menutupi berbagai borok di tubuh Ditjen Bea Cukai hanya dengan menonjolkan pencapaian kinerja terbarunya.

Apalagi menurutnya, publik kini telah mengetahui dugaan keterlibatan Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam kasus suap dan gratifikasi importasi barang Blueray Cargo senilai Rp78,8 miliar.


"Belum lagi dengan pengalaman kasus-kasus terdahulu, saya rasa pembekuan bea cukai bisa menjadi solusi," ujar Huda kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 22 September 2026.

Dari segi teknis pelaksanaan, Huda memandang bahwa beberapa sektor kerja Bea Cukai dapat dialihkan kepada pihak swasta yang kredibilitasnya teruji.

"Namun pembekuan tidak dilakukan di semua aspek. Aspek pra dan pasca-pengapalan (shipment) bisa dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan kebijakan terkait dengan bea masuk dan bea keluar tetap diberikan kepada DJBC," tuturnya.

"Pengalihan ke SGS (Société Générale de Surveillance) bisa dilakukan untuk hal yang sifatnya teknis seperti pemeriksaan barang pra dan pasca-pengapalan, tetapi kebijakan terkait pengaturan tetap di tangan DJBC," sambung Huda menegaskan.

Lebih lanjut, ia memperkirakan langkah evaluatif dan pembekuan parsial terhadap DJBC tersebut dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan.

"Jadi, pembekuan itu tidak menyeluruh, saya rasa, karena ada fungsi-fungsi lainnya yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta. Keputusan strategis tetap di bawah DJBC, namun teknis pemeriksaan bisa diserahkan ke pihak swasta," pungkas Huda.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya