Berita

Ilustrasi

Politik

Hotel dan Vila Bali Marak Dijual, DPR Tegur Kemenpar

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 17:51 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Fenomena ratusan hotel dan vila di Bali yang ditawarkan untuk dijual perlu segera ditelusuri pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata bersama kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, meminta pemerintah tidak sekadar melihat fenomena tersebut sebagai transaksi properti, tetapi mencari tahu penyebab di balik maraknya penjualan hotel dan vila di Bali.

"Saya sampaikan, ini harus Kementerian Pariwisata bersama kementerian terkait untuk melihat ini ada apa," kata Evita kepada RMOL di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2026. 


Berdasarkan penelusuran, terdapat 524 iklan properti dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 di antaranya merupakan hotel dan vila yang ditawarkan untuk dijual. 

Properti yang dipasarkan mencakup hotel bintang tiga hingga bintang lima, dengan harga mulai Rp1,6 miliar hingga Rp535 miliar. Penawarannya tersebar di sejumlah kawasan wisata seperti Kuta, Ubud, Nusa Dua, Canggu, dan Seminyak.

Evita menilai, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah fenomena tersebut benar-benar menunjukkan adanya persoalan pada industri pariwisata Bali.

"Pemda, pusat, pariwisata ya harus mencari tahu apa ini. Apa ini penyebabnya, kita harus cari. Kenapa ini bisa terjadi?" ujarnya.

Menurutnya, informasi mengenai hotel dan vila yang dijual tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai tanda bahwa seluruh industri perhotelan Bali sedang bermasalah.

Sambung Legislator PDIP ini, kondisi kunjungan wisatawan ke Bali yang menurutnya masih menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, pendalaman diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi sebenarnya.

"Tapi setahu saya turis di Bali itu bertambah. Kita positif, kita harus berpikiran positif bahwa pariwisata kita akan lebih maju lagi ke depan," demikian Evita.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bezzecchi Juara MotoGP Mandalika, Martin Kembali ke Puncak Klasemen

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:27

Prabowo dan El-Sisi Kecam Keras Pembangunan Permukiman Ilegal Israel

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:20

Gus Lilur Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dolar di Muktamar NU

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:06

Quiles Juara Moto3 Mandalika, Veda Ega Finis Keenam

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:52

Koperasi Didorong Bergerak ke Sektor Produksi Hingga Keuangan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:44

Mesir Tambah Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran, Teknik, dan Sains Indonesia

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:42

20 Kapolres dan Kapolresta Pulau Jawa Dirombak Jenderal Suyudi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:33

Prabowo Bidik Penguatan Ekonomi RI-Mesir Lewat Perjanjian Dagang dan Dana Investasi Bersama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:14

Krisman Harefa Gugat MSIG Life Insurance Indonesia Rp1 Miliar ke PN Jaksel

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:11

Muzakarah Tauhid Sufi Jadi Momentum Perkuat Persatuan Umat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:01

Selengkapnya