Berita

Ilustrasi

Politik

Hotel dan Vila Bali Marak Dijual, DPR Tegur Kemenpar

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 17:51 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Fenomena ratusan hotel dan vila di Bali yang ditawarkan untuk dijual perlu segera ditelusuri pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata bersama kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, meminta pemerintah tidak sekadar melihat fenomena tersebut sebagai transaksi properti, tetapi mencari tahu penyebab di balik maraknya penjualan hotel dan vila di Bali.

"Saya sampaikan, ini harus Kementerian Pariwisata bersama kementerian terkait untuk melihat ini ada apa," kata Evita kepada RMOL di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2026. 


Berdasarkan penelusuran, terdapat 524 iklan properti dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 di antaranya merupakan hotel dan vila yang ditawarkan untuk dijual. 

Properti yang dipasarkan mencakup hotel bintang tiga hingga bintang lima, dengan harga mulai Rp1,6 miliar hingga Rp535 miliar. Penawarannya tersebar di sejumlah kawasan wisata seperti Kuta, Ubud, Nusa Dua, Canggu, dan Seminyak.

Evita menilai, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah fenomena tersebut benar-benar menunjukkan adanya persoalan pada industri pariwisata Bali.

"Pemda, pusat, pariwisata ya harus mencari tahu apa ini. Apa ini penyebabnya, kita harus cari. Kenapa ini bisa terjadi?" ujarnya.

Menurutnya, informasi mengenai hotel dan vila yang dijual tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai tanda bahwa seluruh industri perhotelan Bali sedang bermasalah.

Sambung Legislator PDIP ini, kondisi kunjungan wisatawan ke Bali yang menurutnya masih menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, pendalaman diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi sebenarnya.

"Tapi setahu saya turis di Bali itu bertambah. Kita positif, kita harus berpikiran positif bahwa pariwisata kita akan lebih maju lagi ke depan," demikian Evita.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya