Bursah Zarnubi Gandeng Kemenaker dan Industri Perkuat SDM Lahat

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan juga sejumlah perusahaan besar digandeng Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja daerah.

Langkah tersebut dibahas Bupati Lahat, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, di Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Pertemuan tersebut turut melibatkan sejumlah stakeholder industri, di antaranya Direktur PT Bukit Asam (PTBA), Direktur PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI), serta Direktur Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Bursah mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting, agar masyarakat daerah dapat mengambil manfaat lebih besar dari pertumbuhan sektor industri.

"Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Lahat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, sehingga semakin banyak putra-putri daerah yang memiliki kesempatan untuk bekerja, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Bursah.

Menurut Bursah, keterlibatan langsung dunia industri dalam pengembangan program vokasi penting dilakukan agar kompetensi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. 

Kolaborasi lintas sektor ini, katanya, diarahkan untuk memperkuat program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lahat.

"Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk terserap di sektor industri," sambungnya menegaskan.

Bursah menyatakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan dunia usaha tersebut menjadi awal yang baik dalam menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Lahat yang semakin kompeten, siap kerja, dan berdaya saing. 

"Upaya ini kami harapkan dapat memperkuat kesempatan putra-putri daerah untuk berkembang sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," demikian Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini menambahkan.