Pemerintah diminta tidak menjadikan jumlah kunjungan wisatawan sebagai tolok ukur utama keberhasilan sektor pariwisata Indonesia.
Pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari, mengatakan ada sejumlah indikator yang lebih relevan untuk mengukur kinerja pariwisata, mulai dari lama tinggal wisatawan, besaran belanja, hingga kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Nah yang diukur itu jumlah wisatawan. Itu kan salah. Harusnya bukan jumlah wisatawan. Harusnya length of stay-nya, lama tinggal. Kemudian jumlah spending of money-nya. Kemudian berapa persen sharing kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB," kata Azril kepada RMOL, dikutip Selasa, 21 September 2026.
Azril juga meminta pemerintah tidak hanya membanggakan kenaikan angka kunjungan wisatawan tanpa membandingkannya dengan perkembangan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Menurutnya, Indonesia saat ini bahkan telah disaingi oleh Vietnam yang menunjukkan perkembangan pesat dalam persaingan pariwisata regional. Negara tetangga RI itu menempati tiga tertinggi dari sebelumnya di 5-6 besar.
"Indonesia nomer 5 jadi Indonesia kalah disalip Vietnam. Kalau mau memberikan data, bandingkan data tersebut dengan negara tetangga, jumlah wisatawannya gimana. Vietnam hampir dua kali lipat dari kita, mereka begitu cepat," ujarnya.
Selain persoalan jumlah kunjungan, Azril menyoroti belum adanya penghitungan physical carrying capacity atau daya tampung fisik destinasi wisata di Indonesia.
Ia mencontohkan sejumlah kawasan wisata di Bali seperti Kuta, Pantai Jerman, Seminyak, dan Legian. Menurutnya, pemerintah semestinya mengetahui batas maksimal wisatawan yang dapat ditampung masing-masing kawasan.
"Kalau sudah penuh, baru bikin lampu kuning, tidak boleh masuk lagi. Kalau keluar 10 orang, baru masuk 10 orang. Nah itulah yang benar pariwisata," tegasnya.
Azril menilai penghitungan daya tampung penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas ketika menyebut sebuah destinasi telah mengalami overtourism dan menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi kelebihan kapasitas tersebut.
Sebab, menurut dia, kemacetan maupun penumpukan sampah tidak serta-merta dapat dijadikan indikator bahwa suatu daerah telah kelebihan wisatawan.
"Orang bilang, wah di Bali sudah over ourism. Oke, namun apa indikatornya? Coba tanya ke pemerintah. Apa indikatornya? Tidak ada. Oh macet? Macet itu bukan indikator," katanya.
Menurut Azril, indikator yang semestinya digunakan adalah angka physical carrying capacity, baik untuk masing-masing destinasi maupun keseluruhan wilayah Bali.
"Indikatornya ya harusnya angka physical carrying capacity-nya, kemampuan kapasitas untuk wilayah itu berapa? Termasuk total Bali berapa? Itu belum pernah dihitung. Jadi kita bingung," sambungnya.
Tak hanya daya tampung, Azril juga menyoroti belum adanya penghitungan komprehensif mengenai multiplier effect atau efek berganda sektor pariwisata terhadap perekonomian.
"Kalau kita menghitung multiplier effect, harus dihitung satu, pengaruh langsung atau direct effect berapa. Kemudian ditambah dengan pengaruh atau efek tidak langsung, indirect effect," jelas Azril.
Ia mencontohkan pembayaran kamar hotel sebagai dampak langsung. Sementara pembelian makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya selama wisatawan berada di suatu daerah merupakan dampak tidak langsung.
Azril menilai penghitungan multiplier effect penting untuk mengetahui seberapa besar dampak riil pariwisata terhadap perekonomian nasional, termasuk aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat secara resmi.
"Kita belum pernah dihitung untuk sektor pariwisata. Malu atau tidak? Saya sedih. Kita belum pernah dihitung untuk sektor pariwisata," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan kontribusi pariwisata terhadap PDB yang masih di bawah 5 persen selama delapan tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor tersebut belum mencapai tingkat kontribusi yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan.
Ia menyebut angka kontribusi pariwisata Indonesia bahkn masih berkisar 4,8 hingga 4,9 persen.
"Sektor pariwisata masih di bawah 5 persen kontribusinya terhadap PDB. Kalau dia di atas 15 persen barulah kita menjadi unggulan, ini belum pernah," katanya.
Dengan seluruh penghitungan tersebut, lanjut Azril, pemerintah juga dapat memetakan besaran shadow economy yang muncul dari aktivitas pariwisata, sehingga dapat segera diselesaikan dan tercatat ke dalam penerimaan negara.
"Jadi pengaruh langsungnya itu terhadap berapa. Sehingga shadow economy yang terjadi itu bisa dilihat. Berapa shadow economy itu terjadi. Jadi tidak masuk pendapatan negara segala macam, karena multiplier effect-nya," pungkasnya.
