Berita

Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Senin, 21 September 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

RUU Reforma Agraria Rampung, Besok Dibawa ke Paripurna

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria (RUU PRA) telah rampung di tingkat pembicaraan tingkat I dan disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 22 September 2026.

Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri, menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU PRA dalam rapat kerja Badan Legislasi. Ia mengatakan seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah telah dibahas secara intensif.

Panja Pembahasan RUU PRA dibentuk pada 16 September 2026 dan melakukan pembahasan pada 17 hingga 21 September 2026.


Dari 596 DIM yang diajukan pemerintah, sebanyak 164 DIM tetap, 54 DIM perubahan redaksional, 57 DIM perubahan substansi, 295 DIM dihapus, tiga DIM penambahan substansi, 20 DIM penambahan pasal, ayat, atau huruf, serta tiga DIM reposisi dan perubahan substansi atau redaksional.

Menurut Iman, pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diarahkan untuk menjawab persoalan dan konflik dalam penyelenggaraan reforma agraria.

"Dalam rapat Panja berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria," kata Iman di Kompleks Parlemen, Senin, 21 September 2026. 

RUU PRA yang telah disepakati terdiri dari 14 bab dan 53 pasal. Materinya antara lain mengatur penyelenggaraan reforma agraria, lembaga penyelenggara, Dewan Pengawas, lokasi prioritas, objek dan subjek reforma agraria, hingga penyelesaian konflik agraria.

RUU tersebut juga memuat ketentuan mengenai pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan subjek reforma agraria, penataan dan pembatasan penguasaan tanah, partisipasi masyarakat, pelaporan, pendanaan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Dalam laporan Panja, Iman menegaskan pembahasan RUU dilakukan bersama pemerintah dengan tetap membuka ruang masukan dari berbagai elemen masyarakat.

"Setelah semua DIM dibahas secara intensif, RUU PRA disepakati dalam rapat Panja yang secara keseluruhan terdiri dari 14 bab dan memuat 53 pasal," ujarnya.

Kesepakatan tersebut kemudian dimintakan persetujuan rapat oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Peserta rapat menyatakan setuju dan dilanjutkan dengan ketukan palu.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Dasco, yang kemudian dijawab peserta rapat dengan pernyataan setuju.

Setelah itu, agenda penandatanganan draf RUU dilakukan bersama wakil pemerintah. Pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU PRA dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 22 September 2026 pukul 10.00 WIB.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya