Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (Foto: Dok PKB)
Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem rating terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggapi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.
Ninik, sapaan akrabnya, menilai sistem penilaian secara langsung dapat menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelaksanaan MBG di lapangan. Namun, menurut dia, mekanisme tersebut harus dibarengi dengan sistem tindak lanjut yang jelas agar setiap masukan dari masyarakat maupun siswa tidak berhenti sebatas angka rating.
“Kalau sistem penilaian rating diterapkan, tentu bagus. Tetapi tindak lanjutnya juga harus disiapkan secara matang. Jangan sampai input dari masyarakat terbuang sia-sia,” ujar Ninik di Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menekankan, BGN perlu memastikan adanya mekanisme yang menjamin setiap masukan dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti, termasuk ketika sekolah atau siswa memberikan penilaian rendah terhadap sebuah SPPG.
Menurut dia, penilaian buruk bisa saja diberikan karena berbagai persoalan, misalnya kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, variasi menu, kebersihan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan. Karena itu, rating semestinya tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pintu masuk untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Ninik secara khusus meminta BGN memastikan keamanan dapur SPPG menjadi perhatian utama dan diawasi secara ketat. Menurut dia, dapur yang menjadi tempat produksi makanan untuk siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan bahan makanan, kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah.
“Keamanan dapur itu harus dijaga betul oleh BGN. Jangan sampai kita hanya bicara soal rating, menu, atau ketepatan waktu, tetapi aspek keamanan dan kebersihan dapurnya justru luput dari pengawasan. Karena ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak,” tegas Ninik.
Ia menilai, setiap aduan terkait dugaan masalah kebersihan atau keamanan pangan di dapur SPPG harus mendapatkan respons dan pemeriksaan yang cepat. Jika ditemukan persoalan, BGN harus memastikan ada tindakan korektif agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kalau ada laporan mengenai kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, proses memasak, atau hal lain yang berpotensi mengganggu keamanan pangan, itu harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Jangan menunggu sampai persoalannya menjadi besar,” katanya.
Ninik juga menekankan bahwa mekanisme rating sebaiknya tidak hanya mengukur kepuasan terhadap hasil akhir makanan, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan menyeluruh terhadap layanan SPPG.
“BGN harus melihat rating ini sebagai bagian dari pengawasan. Jadi bukan hanya berapa bintangnya, tetapi apa persoalannya, bagaimana kondisi dapurnya, bagaimana proses pengolahannya, dan apa tindak lanjut setelah ada laporan,” ujar Ninik.
Menurut dia, sekolah dan siswa perlu memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan keluhan tanpa khawatir laporan mereka diabaikan. BGN juga perlu memastikan setiap laporan memiliki alur penanganan yang jelas, termasuk siapa yang melakukan verifikasi dan bagaimana hasil tindak lanjutnya.
“BGN harus menjamin setiap masukan masyarakat dan siswa itu aman dan benar-benar diperhatikan. Kalau suatu waktu ada yang memberikan rating jelek kepada SPPG karena kualitas makanan atau pelayanan, harus jelas apa yang terjadi setelah rating itu diberikan,” katanya.
Ia menambahkan, sistem tersebut juga perlu memberikan ruang bagi pemberi penilaian untuk menyampaikan catatan atau alasan di balik rating yang diberikan. Dengan demikian, BGN tidak hanya memperoleh data berupa angka, tetapi juga informasi mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Jangan hanya bintangnya yang dilihat. Catatan dan alasan dari sekolah maupun siswa juga penting. Dari situlah BGN bisa mengetahui persoalan secara lebih utuh dan menentukan langkah perbaikan,” ujar Ninik.
BGN saat ini tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan MBG dari SPPG yang melayani sekolah masing-masing.
Melalui aplikasi tersebut, sekolah nantinya dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai kualitas layanan MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sistem tersebut dirancang agar BGN memperoleh umpan balik langsung dari sekolah terkait pelaksanaan MBG di lapangan, mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu pengiriman.
