Berita

PM Australia Anthony Albanese (Foto: X)

Dunia

Australia Desak AS dan Tiongkok Sepakati Aturan Pengendalian AI

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, sebagai dua negara terdepan dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI), untuk mencapai kesepakatan terkait perkembangan teknologi tersebut.

Albanese mengatakan perlu ada aturan global untuk mengatur pengembangan AI yang berlangsung sangat cepat. 

Menurutnya, Australia juga memiliki peran dalam mendorong pembentukan aturan tersebut dan memastikan manusia tetap memegang kendali atas teknologi AI.


"Saya tentu menerima bahwa ada risiko dan itulah sebabnya kita perlu memitigasi mereka," kata Albanese kepada wartawan saat mengunjungi kantor pusat Apple di Cupertino, California, dikutip Senin, 21 September 2026.

"Ada kebutuhan untuk diskusi tentang apa kerangka global untuk peluncuran AI, karena ini bergerak sangat cepat, dan kita perlu memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali," sambungnya.

Dalam wawancara dengan program ABC Insiders, Albanese menilai AS dan Tiongkok merupakan dua kekuatan besar dalam perkembangan AI sehingga kerja sama keduanya diperlukan. 

Dia mendorong kedua negara mencapai kesepakatan yang dapat dianalogikan dengan perjanjian nonproliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1970.

"Keduanya adalah raksasa di sini, jadi kami ingin melihat kerja sama. Presiden Trump, tentu saja, akan bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Tetapi kita semua perlu bertindak demi kepentingan kemanusiaan," tegasnya. 

Seruan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai kecepatan pengembangan AI. CEO Anthropic Dario Amodei, dengan dukungan CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk, menyerukan perlambatan pengembangan AI secara terkoordinasi. 

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak perlambatan AI dengan alasan hal itu dapat memberikan keuntungan bagi Tiongkok. 

Albanese dijadwalkan membahas aturan global terkait AI dengan para pemimpin negara yang memiliki pandangan sejalan dalam Sidang Umum PBB. 

Australia juga tengah menyiapkan standar nasional untuk AI dan pusat data, termasuk aturan mengenai keselamatan, lingkungan, dan industri.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya