Berita

PM Australia Anthony Albanese (Foto: X)

Global

Australia Desak AS dan Tiongkok Sepakati Aturan Pengendalian AI

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, sebagai dua negara terdepan dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI), untuk mencapai kesepakatan terkait perkembangan teknologi tersebut.

Albanese mengatakan perlu ada aturan global untuk mengatur pengembangan AI yang berlangsung sangat cepat. 

Menurutnya, Australia juga memiliki peran dalam mendorong pembentukan aturan tersebut dan memastikan manusia tetap memegang kendali atas teknologi AI.


"Saya tentu menerima bahwa ada risiko dan itulah sebabnya kita perlu memitigasi mereka," kata Albanese kepada wartawan saat mengunjungi kantor pusat Apple di Cupertino, California, dikutip Senin, 21 September 2026.

"Ada kebutuhan untuk diskusi tentang apa kerangka global untuk peluncuran AI, karena ini bergerak sangat cepat, dan kita perlu memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali," sambungnya.

Dalam wawancara dengan program ABC Insiders, Albanese menilai AS dan Tiongkok merupakan dua kekuatan besar dalam perkembangan AI sehingga kerja sama keduanya diperlukan. 

Dia mendorong kedua negara mencapai kesepakatan yang dapat dianalogikan dengan perjanjian nonproliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1970.

"Keduanya adalah raksasa di sini, jadi kami ingin melihat kerja sama. Presiden Trump, tentu saja, akan bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Tetapi kita semua perlu bertindak demi kepentingan kemanusiaan," tegasnya. 

Seruan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai kecepatan pengembangan AI. CEO Anthropic Dario Amodei, dengan dukungan CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk, menyerukan perlambatan pengembangan AI secara terkoordinasi. 

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak perlambatan AI dengan alasan hal itu dapat memberikan keuntungan bagi Tiongkok. 

Albanese dijadwalkan membahas aturan global terkait AI dengan para pemimpin negara yang memiliki pandangan sejalan dalam Sidang Umum PBB. 

Australia juga tengah menyiapkan standar nasional untuk AI dan pusat data, termasuk aturan mengenai keselamatan, lingkungan, dan industri.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya