Berita

PM Australia Anthony Albanese (Foto: X)

Dunia

Australia Desak AS dan Tiongkok Sepakati Aturan Pengendalian AI

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, sebagai dua negara terdepan dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI), untuk mencapai kesepakatan terkait perkembangan teknologi tersebut.

Albanese mengatakan perlu ada aturan global untuk mengatur pengembangan AI yang berlangsung sangat cepat. 

Menurutnya, Australia juga memiliki peran dalam mendorong pembentukan aturan tersebut dan memastikan manusia tetap memegang kendali atas teknologi AI.


"Saya tentu menerima bahwa ada risiko dan itulah sebabnya kita perlu memitigasi mereka," kata Albanese kepada wartawan saat mengunjungi kantor pusat Apple di Cupertino, California, dikutip Senin, 21 September 2026.

"Ada kebutuhan untuk diskusi tentang apa kerangka global untuk peluncuran AI, karena ini bergerak sangat cepat, dan kita perlu memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali," sambungnya.

Dalam wawancara dengan program ABC Insiders, Albanese menilai AS dan Tiongkok merupakan dua kekuatan besar dalam perkembangan AI sehingga kerja sama keduanya diperlukan. 

Dia mendorong kedua negara mencapai kesepakatan yang dapat dianalogikan dengan perjanjian nonproliferasi nuklir yang ditandatangani pada 1970.

"Keduanya adalah raksasa di sini, jadi kami ingin melihat kerja sama. Presiden Trump, tentu saja, akan bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Tetapi kita semua perlu bertindak demi kepentingan kemanusiaan," tegasnya. 

Seruan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai kecepatan pengembangan AI. CEO Anthropic Dario Amodei, dengan dukungan CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk, menyerukan perlambatan pengembangan AI secara terkoordinasi. 

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak perlambatan AI dengan alasan hal itu dapat memberikan keuntungan bagi Tiongkok. 

Albanese dijadwalkan membahas aturan global terkait AI dengan para pemimpin negara yang memiliki pandangan sejalan dalam Sidang Umum PBB. 

Australia juga tengah menyiapkan standar nasional untuk AI dan pusat data, termasuk aturan mengenai keselamatan, lingkungan, dan industri.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya