Berita

Menkeu Suahasil Nazara. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Mutasi Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya Tak Dibatalkan, Suahasil: Tetap Sah

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 13:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan mutasi dan rotasi pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan pada era Purbaya Yudhi Sadewa tetap sah dan berlaku.

Penegasan ini disampaikan menyusul pelantikan 14 pejabat Kemenkeu pada Senin 21 September 2026.

"Jadi yang sudah dilantik sebelumnya itu resmi sah menjalankan tugas dan jabatannya masing-masing karena telah dilantik, ditetapkan, dilantik dan berjalan," ujar Suahasil di Kemenkeu, Jakarta.


Dia menegaskan, pelantikan hari ini bukan untuk membatalkan maupun mengubah seluruh mutasi dan rotasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Suahasil, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan pengisian jabatan, mengingat masih ada sejumlah pejabat yang belum sempat dilantik serta kebutuhan promosi dan mutasi di lingkungan Kemenkeu.

"Enggak, ini yang kemarin sudah ikut pelantikan ya sudah sah. Ini adalah penyempurnaan setelah itu. Jadi yang kemarin telah ikut pelantikan yang teman-teman juga cover kan ya, itu sudah menjalankan tugas," terangnya.

Suahasil menambahkan, proses penyempurnaan pengisian jabatan telah dibahas melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kemenkeu.

Forum tersebut melibatkan seluruh pimpinan unit eselon I untuk membahas kebutuhan organisasi, termasuk penempatan pejabat melalui promosi maupun mutasi.

"Ini penyempurnaannya supaya tambah ada yang mutasi, ada yang promosi, SK-nya sudah cukup. Dan kemudian kita lantik," tandasnya.

Untuk diketahui sebelum dicopot dari jabatannya, Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat, terutama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kamis 10 September 2026.

Mutasi itu diketahui sempat menjadi perdebatan setelah Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meminta agar pelantikan ditunda atau dibatalkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya