Berita

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Pergantian Menteri Keuangan Jangan Sampai Hidupkan Kembali Zona Nyaman Birokrasi

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 10:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa dinilai tidak boleh sekadar menjadi rotasi figur tanpa menuntaskan akar persoalan di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyoroti rangkaian peristiwa mulai dari langkah tegas Purbaya merombak pejabat Kemenkeu hingga pencopotan dirinya dari kursi Menkeu sebagai hal yang patut ditelaah secara serius.

"Purbaya sejak awal mengambil sikap keras terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ia secara terbuka menyatakan akan mengubrak-abrik kedua institusi tersebut dan memberi sinyal mengganti pejabat yang tidak berkinerja," ujar Saiful kepada RMOL, Senin 21 September 2026.


Menurutnya, rangkaian peristiwa penertiban hingga pencopotan menteri ini memunculkan pertanyaan publik: apakah hal tersebut murni urusan administratif, atau ada benturan kepentingan yang lebih dalam di internal Kemenkeu? Terlebih, setelah Suahasil Nazara menjabat sebagai Menkeu pengganti, muncul wacana untuk meninjau kembali sebagian keputusan perombakan pejabat yang dibuat di era kepemimpinan sebelumnya.

Saiful tidak mempermasalahkan perbedaan gaya kepemimpinan antarmenteri. Purbaya dikenal lewat pendekatan keras berupa evaluasi, rotasi, dan ancaman pergantian pejabat, sementara kepemimpinan baru lebih menekankan kesinambungan serta koordinasi. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pergeseran gaya ini tidak mencederai esensi pembenahan.

"Yang harus dipastikan adalah jangan sampai perubahan gaya kepemimpinan berujung pada kembalinya zona nyaman birokrasi," tegas Saiful.

Ia mengingatkan bahwa sektor Bea Cukai memegang peran krusial bagi penerimaan negara dan pengawasan ekonomi lintas batas. Oleh karena itu, jika ada resistensi dari kelompok internal yang merasa kepentingannya terganggu, pemerintah harus menjelaskannya secara transparan.

"Kalau memang ada resistensi internal terhadap reformasi, mengganti menteri tidak otomatis menyelesaikan masalah. Yang berganti bisa saja menterinya, tetapi jejaring kepentingan di bawahnya tetap bertahan. Dan di sinilah Presiden Prabowo harus berhati-hati," lanjutnya.

Saiful memperingatkan agar konflik tata kelola tidak diselesaikan sekadar dengan mendepak figur di pucuk pimpinan. Jika pola ini dibiarkan, pesan yang ditangkap oleh birokrasi akan sangat berbahaya: bahwa setiap pejabat yang mencoba membongkar zona nyaman pada akhirnya akan kalah oleh sistem yang jauh lebih kuat.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya