Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa dinilai tidak boleh sekadar menjadi rotasi figur tanpa menuntaskan akar persoalan di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyoroti rangkaian peristiwa mulai dari langkah tegas Purbaya merombak pejabat Kemenkeu hingga pencopotan dirinya dari kursi Menkeu sebagai hal yang patut ditelaah secara serius.
"Purbaya sejak awal mengambil sikap keras terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ia secara terbuka menyatakan akan mengubrak-abrik kedua institusi tersebut dan memberi sinyal mengganti pejabat yang tidak berkinerja," ujar Saiful kepada RMOL, Senin 21 September 2026.
Menurutnya, rangkaian peristiwa penertiban hingga pencopotan menteri ini memunculkan pertanyaan publik: apakah hal tersebut murni urusan administratif, atau ada benturan kepentingan yang lebih dalam di internal Kemenkeu? Terlebih, setelah Suahasil Nazara menjabat sebagai Menkeu pengganti, muncul wacana untuk meninjau kembali sebagian keputusan perombakan pejabat yang dibuat di era kepemimpinan sebelumnya.
Saiful tidak mempermasalahkan perbedaan gaya kepemimpinan antarmenteri. Purbaya dikenal lewat pendekatan keras berupa evaluasi, rotasi, dan ancaman pergantian pejabat, sementara kepemimpinan baru lebih menekankan kesinambungan serta koordinasi. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pergeseran gaya ini tidak mencederai esensi pembenahan.
"Yang harus dipastikan adalah jangan sampai perubahan gaya kepemimpinan berujung pada kembalinya zona nyaman birokrasi," tegas Saiful.
Ia mengingatkan bahwa sektor Bea Cukai memegang peran krusial bagi penerimaan negara dan pengawasan ekonomi lintas batas. Oleh karena itu, jika ada resistensi dari kelompok internal yang merasa kepentingannya terganggu, pemerintah harus menjelaskannya secara transparan.
"Kalau memang ada resistensi internal terhadap reformasi, mengganti menteri tidak otomatis menyelesaikan masalah. Yang berganti bisa saja menterinya, tetapi jejaring kepentingan di bawahnya tetap bertahan. Dan di sinilah Presiden Prabowo harus berhati-hati," lanjutnya.
Saiful memperingatkan agar konflik tata kelola tidak diselesaikan sekadar dengan mendepak figur di pucuk pimpinan. Jika pola ini dibiarkan, pesan yang ditangkap oleh birokrasi akan sangat berbahaya: bahwa setiap pejabat yang mencoba membongkar zona nyaman pada akhirnya akan kalah oleh sistem yang jauh lebih kuat.
