Ilustrasi bilik suara. (Foto: RMOL)
Pembahasan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak seharusnya berhenti pada persoalan berapa persen angka yang akan ditetapkan.
DPR juga perlu memikirkan mekanisme agar suara masyarakat yang telah diberikan dalam pemilu tidak kehilangan nilai representasinya hanya karena partai yang dipilih tidak mencapai ambang batas parlemen.
“Berapapun threshold-nya, sebaiknya DPR juga punya solusi supaya suara rakyat itu tidak terbuang,” kata Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa dalam keterangannya, Senin, 21 September 2026.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini pun mengatakan, hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan parliamentary threshold bukan semata-mata nasib partai politik. Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan suara masyarakat tetap mempunyai ruang representasi di parlemen.
Ia mengingatkan, masyarakat telah datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif yang mereka percaya. Karena itu, perlu dipikirkan mekanisme agar suara tersebut tidak sepenuhnya kehilangan nilai ketika partai dari calon yang dipilih gagal melewati ambang batas.
“Bayangkan kalau misalnya 5 persen terus ada yang cuma dapat 3 persen atau 4 persen kan enggak lolos. Nah itu kan ada suara yang terbuang, jadi mungkin salah satu solusi yang ditawarkan adalah ada satu fraksi yang tidak sampai 5 persen tapi bisa tetap mengirimkan wakil rakyatnya dengan menggabung suara partai-partai itu,” ujar Hensa.
Ia menekankan, gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada partai politik yang gagal memenuhi parliamentary threshold. Partai politik, kata dia, tetap harus berkompetisi dan mengikuti ketentuan ambang batas yang nantinya ditetapkan.
Namun, DPR perlu mencari formula yang dapat meminimalkan jumlah suara masyarakat yang tidak mendapatkan representasi.
"Dengan demikian, titik berat pembahasannya bukan bagaimana menyelamatkan partai yang tidak lolos ke parlemen, melainkan bagaimana menjaga agar mandat yang telah diberikan pemilih tetap memiliki saluran politik," ujar Hensa.
