Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

Kasus HGB Tekan Saham SMRA, Perseroan Pastikan Status Aset Belum Berubah

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 07:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang menyeret petinggi PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memicu gejolak pasar. 

Di tengah proses hukum yang berjalan, manajemen memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal, meski saham perseroan terkoreksi tajam di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menanggapi permintaan penjelasan dari BEI, manajemen SMRA menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dua petinggi perusahaan, yaitu Presiden Direktur Adrianto Pitojo Adi dan Direktur Lydia Tjio, turut dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah.


Terkait objek perkara, manajemen mengonfirmasi bahwa sertifikat HGB (SHGB) tersebut merupakan milik entitas anak perusahaan dan masih dalam proses pemecahan.

"Sampai saat ini belum ada perubahan status hukum karena proses pengurusan masih berjalan. Termasuk belum ada dampak terhadap status HGB, aset, proyek, kegiatan operasional, maupun kondisi keuangan perseroan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, yang dikutip redaksi di Jakarta, Senin 21 September 2026.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari giat tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp106,3 miliar, rekor penyitaan terbesar sepanjang sejarah OTT KPK.

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan delapan orang tersangka. 

Sentimen negatif pasca-OTT langsung memukul performa saham SMRA di lantai bursa. Sebelum kasus ini mencuat, saham SMRA kokoh di level Rp332 per lembar. Namun, tekanan jual langsung terasa pada perdagangan Selasa 15 September 2026, di mana saham SMRA merosot 13,25 persen ke level Rp288 dengan nilai transaksi tinggi mencapai Rp56,18 miliar. 

Menutup pekan perdagangan pada Jumat 18 September 2026, saham SMRA stagnan di posisi Rp290 per unit, terakumulasi melemah sekitar 16,3 persen  dibanding posisi sebelum kasus hukum menimpa manajemen puncak perseroan.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya