Menkeu Suahasil Nazara (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menanggapi permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto agar perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) era Purbaya Yudhi Sadewa ditunda atau dibatalkan.
Suahasil mengatakan, pihaknya masih mendiskusikan dan mencermati proses maupun aktivitas yang telah dilakukan dalam perombakan tersebut.
Dia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon 1 karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," kata Suahasil dalam konferensi pers usai menghadiri Ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Saat ditanya apakah perombakan tersebut berpeluang dibatalkan, Suahasil belum memberikan kepastian.
Ia hanya mengatakan akan melihat terlebih dahulu proses yang telah dilakukan, termasuk mekanisme pelantikan para pejabat.
"Kita nanti melihat dulu ya apa yang sudah dilakukan kemarin karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hibrid ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi ya," ujarnya.
Bimo Wijayanto sebelumnya meminta penundaan perombakan pejabat di lingkungan DJP karena terdapat sejumlah nama yang masuk dalam perombakan namun belum mengikuti prosedur talent management DJP.
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," kata Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan hari ini.
Bimo menegaskan, kondisi tersebut membuat dirinya bersama Dirjen Bea Cukai meminta agar kebijakan rotasi atau perombakan susunan jabatan ditunda atau dibatalkan.
"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu terakhir dilakukan Purbaya pada Kamis, 10 September 2026.
Perubahan tersebut mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu, dengan mayoritas perombakan berada di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak.