Berita

Ilustrasi Judol

Politik

Anggaran Besar Komdigi Seharusnya Perkuat Pengawasan Judol

RABU, 16 SEPTEMBER 2026 | 18:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani judi online (Judol), perlindungan anak, serta pemerataan akses internet disorot Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica. 

Legislator Nasdem itu meminta penguatan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital.

Menurut Cindy, program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital memperoleh lebih dari separuh pagu anggaran, sementara alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital masih relatif kecil. Kondisi tersebut menurutnya perlu dievaluasi agar kemampuan pengawasan pada 2027 mampu mengikuti perkembangan risiko digital.


“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy dalam Rapat Kerja dengan Kemenkomdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Selain pengawasan ruang digital, Cindy menyoroti masih banyaknya wilayah yang menghadapi persoalan blank spot dan kualitas konektivitas internet. Berdasarkan temuannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, masyarakat bahkan masih harus membeli voucher internet dengan harga Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam dengan jangkauan yang terbatas.

“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.

Menurut Cindy, pembangunan infrastruktur digital perlu diukur melalui kualitas layanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia meminta penyesuaian anggaran mempertimbangkan capaian dan outcome, sehingga investasi digital dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.



Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya