Berita

Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Saribua Siahaan (kedua dari kiri) Foto: RMOL/Reni Erina

Bisnis

BKPM Andalkan KLIK untuk Bujuk Investor Masuk Indonesia

RABU, 16 SEPTEMBER 2026 | 11:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Terobosan perizinan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Melalui program Quick Wins, pemerintah mempercepat proses investasi dengan menerapkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) atau Parallel Process serta sistem fiktif positif.

Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Saribua Siahaan, mengatakan penyederhanaan perizinan diperlukan untuk memberikan kepastian sekaligus mempercepat realisasi proyek investasi di Indonesia.


"Terobosan besar ya, meyakinkan investor supaya dia makin yakin memilih Indonesia sebagai tujuan investasinya," kata Saribua dalam UOB Media Editors Circle bertajuk "Reclaiming Global Trust: Indonesia's Investment Agenda for a Volatile World" di Jakarta, dikutip Rabu 16 September 2026.

Melalui KLIK, investor dapat langsung memulai pembangunan di kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah sembari mengurus perizinan secara paralel. Skema ini berbeda dari proses sebelumnya yang mengharuskan investor menyelesaikan perizinan terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan.

Saribua mengatakan saat ini terdapat lebih dari 60 kawasan industri yang telah diverifikasi pemerintah dan dapat menjadi lokasi penerapan fasilitas KLIK.

"Kita percaya kalau dibangun secara paralel, maka akan makin cepat proyek itu berjalan," ujarnya.

Selain KLIK, pemerintah mendorong penerapan sistem fiktif positif untuk mengatasi persoalan ketidakpastian waktu dalam proses perizinan. Dalam skema ini, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi tetapi izin tidak diterbitkan hingga melewati batas waktu sesuai standar operasional prosedur, permohonan tersebut dapat dianggap disetujui secara otomatis.

"Sepanjang syarat itu Anda penuhi, SOP-nya dipenuhi, lalu lewat dari batas waktu tersebut tidak ada respons, tidak ada jawaban, atau izinnya tidak keluar, maka secara otomatis izin investasi tersebut disetujui dan ditandatangani. Legal," jelas Saribua.

Menurut dia, penerapan fiktif positif saat ini belum mencakup seluruh sektor dan jenis perizinan. Namun, pemerintah ke depan diarahkan untuk memperluas penerapannya, terutama pada proses perizinan yang masih berbelit.

Terobosan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama sektor perbankan memperkuat strategi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi berkontribusi sekitar 26 hingga 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

Dengan target investasi yang besar, pemerintah menilai percepatan perizinan dan kepastian berusaha menjadi faktor penting agar investor lebih mudah masuk dan merealisasikan proyeknya di Indonesia.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya