Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Alifia)
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan tidak cukup dilihat sebagai pergantian personal di Kabinet Merah Putih.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai persoalan yang lebih penting adalah arah kebijakan fiskal dan hubungan antara kekuatan politik, pemodal, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah, serta Bank Indonesia (BI).
Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 memang mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara. Reuters melaporkan pergantian tersebut menjadi pergantian menteri keuangan ketiga Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun.
Amir menilai sejumlah kebijakan Purbaya selama menjabat menunjukkan adanya upaya menjaga agar beban tertentu tidak langsung dialihkan kepada APBN.
Salah satu contohnya adalah persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Purbaya sebelumnya berulang kali menyatakan penyelesaian utang Whoosh harus semaksimal mungkin tidak membebani APBN.
Pada Juli 2026, Purbaya mengatakan penggunaan dana APBN untuk membayar kewajiban Whoosh akan diminimalkan dan pemerintah dapat menggunakan instrumen di luar APBN, termasuk
Special Mission Vehicle (SMV).
Bahkan pada Oktober 2025, Purbaya pernah menyatakan pembayaran utang Whoosh semestinya menjadi tanggung jawab Danantara karena lembaga tersebut menerima dividen dari BUMN.
Ia menyebut Danantara menerima dividen sekitar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun, sementara kebutuhan pembayaran tahunan Whoosh sekitar Rp2 triliun.
Menurut Amir, sikap tersebut memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang mengenai siapa yang harus menanggung beban finansial dari aset dan proyek BUMN.
“Kalau banyak kebijakan Purbaya tidak menguntungkan pihak pemodal, misalnya APBN menolak membiayai utang Whoosh, kemudian Purbaya meminta keuntungan Danantara diberikan kepada negara, tentu ini menjadi persoalan politik ekonomi yang harus dilihat lebih jauh,” kata Amir, dikutip Selasa 15 September 2026.
Amir juga menyoroti tuntutan Purbaya agar Danantara tidak melempar persoalan Whoosh kepada pemerintah melalui APBN.
Menurut dia, pernyataan Purbaya bahwa Danantara memiliki sumber dana sendiri menunjukkan adanya upaya menempatkan pengelolaan aset negara secara lebih bertanggung jawab.
“Danantara punya keuntungan, punya dividen dari BUMN. Kalau ada keuntungan, negara juga harus mendapatkan manfaat. Jangan ketika untung untuk mereka, tetapi ketika ada beban kemudian kembali kepada negara,” kata Amir.
Amir kemudian mengaitkan pergantian Purbaya dengan persoalan konsolidasi kekuasaan di sekitar Presiden Prabowo.
Ia mempertanyakan apakah pergantian menteri tersebut benar-benar membawa perubahan sistem atau justru mempertahankan pola lama di Kementerian Keuangan.
“Sejak awal ada tuntutan agar Prabowo tidak menggunakan orang-orang lama. Tetapi sekarang kelihatannya Prabowo tetap menggunakan mereka. Ini bagian dari konsolidasi,” kata Amir.
Suahasil Nazara sendiri bukan figur baru di Kementerian Keuangan. Reuters menyebut Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Ia juga dipandang sebagai teknokrat yang berpengalaman di kementerian tersebut.
Karena itu, menurut Amir, pergantian Purbaya perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya persoalan pergantian pejabat.
“Yang harus diubah adalah sistemnya, bukan hanya mengganti orang. Kalau sistemnya tidak berubah, siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan akan menghadapi persoalan yang sama,” kata Amir.
