Berita

Representative Image (Foto: AI)

Global

Perang Iran Kuras Amunisi dan Aset Militer AS, Kerugian Capai Rp590 Triliun

SELASA, 15 SEPTEMBER 2026 | 16:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran tidak hanya menguras persenjataan dan aset militer Washington, tetapi juga memicu kekurangan amunisi serta hambatan rantai pasok di Pentagon. 

Laporan Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan AS mengungkap biaya kerugian akibat perang mencapai 33,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp590 triliun.

Disebutkan bahwa periode 28 Februari hingga 30 Juni 2026, sekitar 22,3 miliar dolar AS di antaranya digunakan untuk amunisi, 3,7 miliar dolar AS untuk kehilangan peralatan, dan 7,4 miliar dolar AS untuk pengeluaran lainnya. 


Namun, perhitungan tersebut belum mencakup biaya perbaikan fasilitas yang rusak, penggantian pesawat, maupun pengisian kembali persenjataan strategis.

Pengeluaran amunisi dalam jumlah besar disebut telah menyebabkan kekurangan stok strategis sekaligus memperlihatkan adanya hambatan pada industri pertahanan AS dalam memasok kembali persenjataan. 

Laporan NBC News, Selasa, 15 September 2026 menyebut Pentagon tengah berupaya mempercepat proses pengadaan dan produksi serta menimbun material, komponen, dan sejumlah amunisi penting untuk menghadapi kemungkinan konflik berikutnya.

Temuan tersebut berseberangan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang sebelumnya membantah adanya kekurangan amunisi. 

Trump bahkan mengklaim AS memiliki persediaan amunisi yang hampir tak terbatas serta terus memproduksi dan mengirimkan persenjataan kepada pasukan di Timur Tengah.

Dampak perang juga terlihat dari kerusakan aset militer AS. Laporan mencatat sedikitnya 30 drone besar AS hancur, sementara sejumlah pesawat mengalami kerusakan atau kehilangan, termasuk F-15E, F-35A, A-10 Warthog, pesawat tanker KC-135, dan pesawat lainnya. 

Serangan Iran juga menyasar pusat logistik Angkatan Laut AS di Bahrain menggunakan drone dan rudal balistik.

Selain itu, lebih dari 20.000 personel militer dan diplomatik AS dilaporkan terdampak hingga harus dipindahkan. Pasukan AS juga melakukan hingga 5.000 penerbangan dari pangkalan di Eropa untuk mendukung operasi perang. 

Di tengah dampak besar tersebut, Trump pada akhir pekan lalu menyebut perang kemungkinan akan terus berlanjut hingga berakhirnya pemilu paruh waktu AS pada November mendatang.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya