Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)
Inflasi Diperkirakan akan terjaga stabil jelang Triwulan terakhir 2026 gara-gara harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite masih dibanderol sama meskipun di tengah tekanan harga energi global.
Ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima) Dr. Robert R. Winerungan menilai, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus menahan harga Pertalite sangat tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert saat dihubungi, Selasa, 15 September 2026.
Robert menjelaskan, kenaikan harga BBM akan memberikan efek berantai terhadap ongkos transportasi hingga harga berbagai barang kebutuhan masyarakat.
Intervensi melalui kebijakan harga diperlukan karena Pertalite dikonsumsi luas oleh masyarakat, sehingga perubahan harganya berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi.
"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," kata Robert.
Ia mengakui mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter ketika harga minyak dunia sudah tebus 107 dolar AS per barel, akan memberikan konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya meningkatkan beban yang harus ditanggung pemerintah.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," tuturnya.
Robert memandang, tekanan ekonomi saat ini bahkan mulai mengubah pola konsumsi BBM sebagian kelompok masyarakat.
Ia melihat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Turbo maupun BBM RON 92 mulai beralih menggunakan Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," kata Robert.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata menilai, keputusan pemerintah menahan harga Pertalite tidak dapat dilihat hanya dari hitung-hitungan ekonomi.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan stabilitas sosial dan politik ketika menentukan harga komoditas yang sensitif seperti BBM.
"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.
Bonti mengakui kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran. Namun, ia menilai pilihan pemerintah tetap tepat karena stabilitas menjadi salah satu faktor yang harus dijaga ketika harga energi global sedang mengalami tekanan.
"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," kata Bonti.
