Komisi IX DPR Minta RS Siaga Tangani Pasien ISPA Akibat Karhutla

Pemerintah didesak untuk bergerak cepat menanggulangi krisis kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Langkah pemadaman api dinilai harus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan medis serta distribusi bantuan keselamatan secara merata.

“Kabut asap karhutla di Kalimantan bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi sudah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menghirup udara tercemar yang membahayakan jiwa mereka,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, kepada wartawan, Selasa, 15 September 2026.

Neng Eem menyoroti buruknya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5 di area terdampak. Paparan polutan mikroskopis tersebut sangat berisiko memicu kerusakan saluran pernapasan jika dihirup publik dalam jangka panjang. 

“Ketika indikator menunjukkan kondisi tidak sehat hingga berbahaya, keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberikan informasi transparan, perlindungan memadai, dan akses pengobatan yang mudah,” tegasnya.

Legislator PKB ini menegaskan agar bantuan perlindungan fisik seperti masker dipastikan sesuai dengan standar filtrasi mikro. Pemerintah diminta membagikan masker jenis KN95 atau sekelasnya, alih-alih memberikan bantuan ala kadarnya kepada warga. 

“Distribusi masker harus tepat guna, seperti tipe KN95 yang mampu menyaring partikulat halus. Pembagian masker tidak boleh sekadar simbolis tanpa memberikan perlindungan optimal bagi paru-paru masyarakat,” katanya.

Selain penyediaan masker berstandar, Neng Eem mendesak pembenahan dan peningkatan kesiapan seluruh fasilitas kesehatan di daerah terdampak karhutla. Puskesmas hingga rumah sakit daerah harus siaga penuh melayani lonjakan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan iritasi mata. 

“Kasihan masyarakat harus beraktivitas di bawah kepungan asap. Pemerintah wajib hadir tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menyediakan layanan medis gratis dan responsif,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB MPR RI ini mewanti-wanti agar penanganan medis memberikan perhatian ekstra kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi. Skema evakuasi dan perlindungan medis khusus harus segera diterapkan bagi warga rentan. 

“Anak-anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, dan penderita penyakit kronis harus jadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan kelompok rentan ini mendapat penanganan medis secara cepat dan tidak disamakan dengan warga berisiko rendah,” pungkasnya.