Menkeu Suahasil Nazara. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, diminta segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional dengan memastikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Habib Idrus Al Jufri mengatakan Menteri Keuangan baru menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, pembiayaan pembangunan dan perlindungan masyarakat.
“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” kata Idrus, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, tekanan harga energi global, dinamika ekonomi internasional, kebutuhan pembiayaan program prioritas, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dikelola secara hati-hati. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan fiskal tidak menciptakan tekanan baru terhadap masyarakat.
Idrus meminta pemerintah memperkuat kualitas belanja negara agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah menjaga daya beli melalui kombinasi kebijakan yang tepat, antara lain pengendalian harga pangan dan energi, perlindungan sosial yang tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja serta penguatan UMKM dan sektor produktif.
“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” kata Idrus.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga masyarakat dapat menilai manfaat dari anggaran yang dibelanjakan.
“APBN adalah instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Fraksi PKS DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah secara konstruktif. Dukungan akan diberikan terhadap kebijakan yang memperkuat ekonomi dan melindungi rakyat, sementara kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat akan menjadi perhatian serius DPR.
“Menkeu baru memiliki pekerjaan besar: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan daya beli rakyat tidak tergerus. Fraksi PKS akan mengawal agar kebijakan fiskal benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Idrus.
