Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Senin, 14 September 2026. (Foto: Humas BPKP)
Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan akuntabilitas tata kelola negara turut mendapat dukungan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Purnawirawan TNI itu mendorong penguatan peran BPKP sebagai instrumen negara, mengingat tantangan yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur yang kuat, profesional, dan siap menghadapi berbagai situasi.
“BPKP adalah instrumen negara yang harus kita perkuat. Pengawakan dan manajemennya harus kuat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jl. Pramuka, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Senin, 14 September 2026.
Ia menilai BPKP memiliki posisi strategis dalam mendukung negara. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan situasi global membuat aparatur negara tidak cukup hanya bekerja secara normatif. Diperlukan cara berpikir yang lebih terbuka dan eksploratif untuk membaca berbagai kemungkinan dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.
“Kalau normatif, kita bisa membaca. Tetapi kalau eksploratif, kita harus mampu melihat apa yang mungkin terjadi di depan,” jelasnya.
Sjafrie mengingatkan, BPKP dalam menjalankan tugas untuk memiliki keyakinan dan keberanian mengambil keputusan sesuai dengan koridor yang berlaku. Namun, keberanian tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum, aturan, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.
“Bapak dan ibu tidak perlu khawatir menghadapi tekanan. Yang penting tugas dijalankan sesuai koridor,” tegasnya.
Selanjutnya kata dia, jajaran BPKP untuk memegang teguh prinsip organisasi dan garis komando. Setiap pegawai harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan pekerjaan sesuai aturan, etika, dan standar operasional yang berlaku.
Selain itu, terdapat tiga nilai yang perlu terus dijaga, yaitu nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.
“Nasionalisme dan patriotisme harus menjadi modal. Keduanya kemudian harus diisi dengan profesionalisme,” imbuhnya.
Jajaran BPKP juga diminta tidak ragu dalam menjalankan tugas negara. Keraguan dapat menghambat pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Ia menekankan bahwa tantangan BPKP ke depan akan semakin besar. Karena itu, soliditas organisasi menjadi hal yang penting.
“BPKP harus bangga. Tantangannya memang berat, tetapi kita harus tetap solid. Jangan mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang dapat mengganggu organisasi,” demikian Sjafrie menambahkan.
