SIANG ini, Senin 14 September 2026, Indonesia digegerkan kabar yang datang tanpa aba-aba. Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sepekan merayakan satu tahun menjabat Menteri Keuangan, tiba-tiba dicopot Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh wakilnya sendiri, Suahasil Nazara. Ironisnya, pergantian ini terjadi tak lama setelah Purbaya menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPD RI pada hari yang sama--rapat yang menurut sejumlah laporan ditinggalkannya secara mendadak.
Tidak ada penjelasan resmi yang gamblang. Tapi bagi siapa pun yang mengikuti dinamika fiskal Indonesia setahun terakhir, kejutan ini sesungguhnya bukan petir yang benar-benar datang tiba-tiba. Ia lebih tepat disebut badai yang awannya sudah lama menggantung, hanya menunggu momentum untuk pecah.
Fondasi yang Mulai Retak: Disiplin Fiskal yang Jebol
Argumen paling kuat mengapa pergantian ini bukan kejutan murni terletak pada rapor fiskal yang ditorehkan Purbaya sendiri. Pada Maret 2026, tepat enam bulan masa jabatannya, para ekonom sudah melayangkan peringatan keras. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, secara terbuka menyebut disiplin fiskal di era Purbaya "compang-camping". Ia mencatat defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,3-3,6 persen terhadap PDB--angka yang jika benar terjadi akan melampaui batas aman 3 persen yang selama ini dijaga ketat oleh pemerintah Indonesia sejak reformasi anggaran.
Ini bukan sekadar angka statistik yang bisa diabaikan. Batas defisit 3 persen adalah salah satu jangkar kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global sejak krisis 1998. Ketika seorang ekonom senior memperingatkan potensi pelanggaran batas ini hanya enam bulan sejak seorang menteri menjabat, itu adalah sinyal bahaya yang seharusnya direspons dengan koreksi kebijakan yang tegas--bukan sekadar retorika optimisme.
Kepercayaan Pasar yang Mulai Goyah
Yang lebih memberatkan, kritik terhadap Purbaya tidak berhenti pada angka defisit semata, melainkan menyentuh persoalan yang jauh lebih fundamental: kredibilitas dan transparansi. Keterlambatan publikasi dokumen APBN 2026 dinilai sebagai preseden buruk yang memicu kecurigaan lembaga pemeringkat internasional.
Sepanjang masa jabatannya, dua lembaga pemeringkat kredit papan atas--Moody's dan Fitch--menurunkan outlook peringkat obligasi pemerintah Indonesia dari "Stabil" menjadi "Negatif". Ini adalah preseden yang tidak main-main bagi negara yang tengah gencar menerbitkan surat utang untuk membiayai berbagai program prioritas.
Bhima Yudhistira bahkan melontarkan kritik personal yang tajam terhadap gaya komunikasi Purbaya, menyebutnya "terlalu over promised dan bluffing"--gaya yang menurutnya justru menggerus kepercayaan pasar dan publik terhadap pemerintah.
Dalam dunia kebijakan fiskal, di mana ekspektasi pasar bergerak jauh lebih cepat daripada realisasi kebijakan, seorang Menteri Keuangan yang gemar melempar janji besar tanpa diikuti eksekusi yang meyakinkan adalah risiko tersendiri. Kepercayaan pasar dibangun bertahun-tahun tapi bisa runtuh hanya dengan beberapa pernyataan yang tidak terbukti.
Program Belanja Besar, Tapi Kualitas Dipertanyakan
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2026 memang tumbuh signifikan, mencapai lebih dari Rp1.298 triliun atau tumbuh 29,4 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya--didorong program-program populer seperti Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, dan berbagai subsidi. Namun ironisnya, Purbaya sendiri mengakui bahwa dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen, kontribusi belanja pemerintah justru paling kecil dibanding konsumsi rumah tangga dan investasi swasta.
Pengakuan ini, meski disampaikan dengan nada percaya diri, sesungguhnya mengonfirmasi kritik bahwa belanja negara yang membengkak pesat tidak sebanding dengan daya ungkitnya terhadap perekonomian. Uang negara yang dibelanjakan dalam jumlah sangat besar semestinya menghasilkan efek pengganda yang jauh lebih signifikan. Ketika seorang bendahara negara sendiri mengakui belanja yang ia kelola bukan penggerak utama pertumbuhan, itu adalah pertanyaan serius soal efektivitas alokasi anggaran di bawah kepemimpinannya.
Stagnasi yang Dibiarkan Terlalu Lama
Kritik lain yang patut dicatat datang dari mulut Purbaya sendiri. Saat membuka Pekan Reksa Dana 2026 di Bursa Efek Indonesia, ia mengeluhkan stagnasi pendalaman pasar modal nasional yang menurutnya sudah dibicarakan sejak tahun 2000 tanpa kemajuan berarti, bahkan berujar pemerintah selama ini mungkin "pakai cangkul yang salah".
Pernyataan blak-blakan semacam ini boleh jadi dipuji sebagai kejujuran, tetapi juga bisa dibaca sebagai bentuk lain dari ketidakberdayaan mengeksekusi solusi konkret. Seorang menteri yang menyadari masalah struktural namun hanya bisa mengeluh di forum publik, alih-alih meluncurkan langkah transformatif yang jelas, menunjukkan kesenjangan antara diagnosis dan resep kebijakan.
Faktor Personal: Gaya Kepemimpinan yang "Pusing Terus"
Dalam wawancara menjelang satu tahun masa jabatannya--hanya sepekan sebelum ia dicopot--Purbaya sendiri mengaku "pusing terus-terusan hampir setiap hari" mengelola Kementerian Keuangan. Pengakuan yang jujur, tapi juga menyisakan tanda tanya tentang kesiapan mental dan manajerial dalam mengelola salah satu kementerian paling strategis di republik ini.
Kepala keuangan negara idealnya bukan sekadar figur yang piawai secara teknokratis, tetapi juga mampu tampil tenang dan meyakinkan di tengah tekanan--sesuatu yang tampaknya belum sepenuhnya terpancar dari gaya kepemimpinan Purbaya selama setahun terakhir.
Momentum Pergantian: Bukan Kebetulan
Fakta bahwa pencopotan terjadi tepat setelah Purbaya meninggalkan rapat DPD RI secara tiba-tiba pada hari yang sama menambah lapisan dugaan bahwa ada persoalan komunikasi politik yang tidak berjalan mulus antara Kementerian Keuangan dan parlemen, atau bahkan antara Purbaya dan Istana.
Dalam sistem presidensial Indonesia, hubungan harmonis antara menteri teknis dan DPR adalah prasyarat penting bagi kelancaran pembahasan anggaran. Ketegangan yang tampak di permukaan pada hari krusial itu memperkuat kesan bahwa penggantian ini bukan keputusan dadakan semata, melainkan akumulasi dari ketidakcocokan yang telah lama terbangun.
Menimbang Sisi Lain: Bukan Tanpa Prestasi
Namun, sikap kritis semestinya tidak mengabaikan konteks yang meringankan. Purbaya menjabat di tengah rentetan guncangan eksternal luar biasa: perang Iran-Amerika Serikat, perang dagang AS-China yang berlarut, hingga tekanan geopolitik global yang mempengaruhi arus modal ke negara berkembang. Ia juga kerap menekankan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB masih terjaga di kisaran 40 persen--jauh di bawah batas aman 60 persen dan defisit anggaran ditargetkan tetap ditekan di bawah 2,9 persen terhadap PDB, klaim yang jika benar menunjukkan kehati-hatian, bukan kecerobohan.
Ekonomi Indonesia pun tetap tumbuh pada kisaran 5,3-5,6 persen sepanjang masa jabatannya, angka yang di tengah gejolak global bukanlah pencapaian yang bisa dianggap remeh.
Para pembela Purbaya juga bisa berargumen bahwa satu tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menilai tuntas kinerja seorang Menteri Keuangan, apalagi ia menyebut periode ini sebagai "fase eksperimen" untuk memetakan kebijakan yang efektif. Kritik atas gaya komunikasinya yang terbuka dan blak-blakan pun bisa dibaca sebagai kejujuran yang justru langka di kalangan pejabat publik, alih-alih kelemahan.
Petir yang Sesungguhnya Sudah Diramalkan
Terlepas dari perdebatan itu, rangkaian fakta--dari peringatan disiplin fiskal yang jebol, penurunan outlook kredit oleh dua lembaga pemeringkat global, keterlambatan transparansi anggaran, hingga pengakuan sendiri bahwa belanja negara bukan penggerak utama pertumbuhan--menunjukkan bahwa fondasi kepercayaan terhadap kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan memang telah retak jauh sebelum palu pergantian benar-benar diketuk.
"Petir di siang bolong" mungkin tepat menggambarkan kejutan waktu pergantiannya yang begitu mendadak, tetapi bagi mereka yang cermat mengamati rapor fiskal setahun terakhir, awan gelap itu sesungguhnya sudah lama tampak di cakrawala.
Dwi Gema Kumara
Inisiator Forum Musyawarah Kebangsaan
