Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres)
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara dinilai memiliki pesan geopolitik yang jauh lebih luas daripada sekadar ajakan memperkuat kerja sama ekonomi.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Prabowo mengenai pentingnya negara memenuhi kebutuhan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama bagi sebuah negara untuk memiliki daya tawar dalam percaturan global.
Menurut Amir, ketika Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran strategis bahwa ketergantungan ekonomi dapat berkembang menjadi ketergantungan politik dan bahkan memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara.
“Kemandirian nasional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah negara mengambil keputusan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal,” kata Amir, dikutip Senin 14 September 2026.
Ia mengatakan, ketahanan pangan dan energi merupakan dua instrumen penting dalam menjaga kedaulatan. Negara yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar akan lebih mudah mengalami tekanan ketika terjadi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan jalur distribusi, maupun krisis energi global.
“Pangan dan energi itu bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Dalam geopolitik modern, keduanya adalah instrumen kekuatan. Siapa yang menguasai pasokan, distribusi dan teknologi strategis, memiliki pengaruh terhadap negara lain,” kata Amir.
Amir menilai kehadiran Indonesia di BRICS juga harus dibaca sebagai bagian dari strategi memperluas ruang gerak diplomasi. Indonesia tidak harus memilih berada di bawah pengaruh satu blok kekuatan tertentu, tetapi membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia berdasarkan kepentingan nasional.
Menurutnya, BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuatan global.
“Di balik kerja sama ekonomi terdapat perubahan arsitektur kekuatan dunia. Indonesia harus cerdas memainkan posisi, jangan sampai menjadi objek permainan negara-negara besar,” kata Amir.
Amir menambahkan, dunia saat ini memasuki fase persaingan kekuatan yang semakin kompleks. Amerika Serikat, China, Rusia, India dan berbagai kekuatan regional memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, negara dengan fondasi domestik yang kuat akan mempunyai pilihan kebijakan yang lebih luas.
Karena itu, menurut Amir, pesan Prabowo mengenai “kekuatan yang bermula dari dalam negeri bersama rakyat” memiliki arti strategis.
“Kalau kebutuhan dasar rakyat kuat, industri nasional kuat, pangan aman, energi tersedia dan sumber daya manusia berkualitas, maka negara memiliki ketahanan menghadapi tekanan dari luar. Ini yang disebut
strategic resilience,” tutup Amir.