Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: RMOL/Reni Erina)
Besarnya perputaran uang dalam penyelenggaraan haji dan umrah menjadi salah satu alasan pemerintah memperketat pengawasan terhadap sektor tersebut.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) memperkirakan nilai ekonomi yang berputar di sektor ini dapat mencapai sekitar Rp120 triliun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, nilai ekonomi yang sangat besar tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan jemaah.
"Setiap hari kita berkutat dengan masalah-masalah itu. Belum lagi masalah penelenggaraan hajinya yang memang sejak awal kita ingatkan bahwasanya ada kartel haji yang isinya tent adalah mafia-mafia haji dan umrah," jelas Dahnil di Jakarta, Senin 14 September 2026.
Menurut Dahnil, pemberantasan praktik mafia haji dan umrah telah menjadi salah satu perhatian sejak awal pembentukan Kemenhaj. Pemerintah ingin memastikan besarnya aktivitas ekonomi dalam sektor tersebut tidak membuka ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat.
Karena itu, Kemenhaj juga meluncurkan Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Dahnil mengatakan pemerintah membuka diri terhadap laporan masyarakat agar berbagai persoalan dapat ditangani lebih cepat.
"Untuk mengakselerasi masalah-masalah itu, kami membuka diri kepada publik supaya publik bisa melakukan pengaduan sesegera mungkin," ujarnya.
Ia menegaskan pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh jajaran Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Hotline ini menjadi simbolisasi pesan kita kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya sesuai amanah, perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih di semua sektor termasuk sektor perhajian," tegasnya.
Dahnil menilai pengawasan publik menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan haji dan umrah berjalan secara transparan. Terlebih, sektor tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sekaligus melibatkan dana dalam jumlah besar.
Dengan penguatan pengawasan dan keterbukaan terhadap laporan masyarakat, pemerintah berharap potensi praktik mafia maupun pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak semestinya dapat ditekan.
