Kemenhaj Buka Kanal Aduan Mafia Haji dan Umrah, Warga Diminta Berani Lapor

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) membuka kanal khusus bagi masyarakat yang menemukan dugaan penipuan maupun persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Melalui layanan Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui nomor 0811-8885-888. Pemerintah juga menyediakan titik pengaduan langsung di sejumlah bandara yang menjadi lokasi keberangkatan jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, layanan tersebut diluncurkan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan yang ditemukan masyarakat dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

"Hari ini, salah satu yang kita akan launching itu adalah bongkar mafia haji dan umrah, atau hotline bongkar mafia haji dan umrah," kata Dahnil dalam Kegiatan Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah, serta Launching Hotline "Bongkar Mafia Haji dan Umrah" di Peringatan Tahun ke-1 Kemenhaj, di Jakarta, Senin 14 September 2026  

Selain melalui hotline, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, serta Bandara Juanda, Surabaya.

Menurut Dahnil, keterlibatan masyarakat diperlukan agar persoalan yang terjadi di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani pemerintah.

"Untuk mengakselerasi masalah-masalah itu, kami membuka diri kepada publik supaya publik bisa melakukan pengaduan sesegera mungkin," ujarnya.

Dahnil memastikan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti jajaran Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Hotline ini menjadi simbolisasi pesan kita kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya sesuai amanah, perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih di semua sektor termasuk sektor perhajian," tegasnya.

Ia pun meminta tim pengelola hotline bersiap menghadapi banyaknya laporan masyarakat. Menurut Dahnil, persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah masih cukup kompleks sehingga membutuhkan pengawasan bersama.

Melalui layanan tersebut, pemerintah berharap masyarakat memiliki akses yang lebih cepat untuk melaporkan dugaan praktik yang merugikan jemaah sekaligus membantu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.