Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, sekaligus Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif'an. (Foto: Istimewa)
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bisa menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di tengah perubahan konstelasi ekonomi dan geopolitik global.
Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS yang berlangsung pada 12–13 September 2026 sebagai bagian dari keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok negara tersebut.
Forum BRICS tahun ini berlangsung di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga persoalan ekonomi dan perdagangan internasional.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, sekaligus Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif'an, mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut.
Menurutnya, keterlibatan aktif Indonesia di BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan internasional.
“Indonesia sekarang bukan hanya menjadi bagian dari forum tersebut, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ujar Ali kepada
RMOL, Senin, 14 September 2026.
Namun Ali menilai, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidak cukup hanya dimaknai sebagai kehadiran diplomatik. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana keanggotaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
“Diplomasi harus menghasilkan manfaat yang konkret, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi, energi, maupun penguatan ekonomi nasional,” kata Ali.
Ali mengatakan, posisi Indonesia di BRICS juga memiliki nilai strategis karena dunia saat ini menghadapi fragmentasi yang semakin kuat. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga politik luar negeri yang fleksibel dan tidak terjebak dalam pilihan blok tertentu.
“Saya kira BRICS harus dilihat sebagai salah satu ruang diplomasi dan kerja sama, bukan sebagai pilihan untuk berhadapan dengan kelompok negara tertentu,” kata Ali.
Ali memandang, pendekatan tersebut penting agar Indonesia tetap dapat menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif sekaligus memperluas ruang kerja sama ekonomi.
“Jadi, jangan sampai keanggotaan dalam satu forum kemudian mempersempit ruang diplomasi Indonesia,” kata Ali.
Di sisi lain, Ali juga menilai pemerintah perlu memiliki agenda yang jelas dalam memanfaatkan posisi Indonesia di BRICS. Menurutnya, peluang kerja sama yang terbuka harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi negara lain. Indonesia juga harus mampu meningkatkan daya tawar, memperkuat industri dalam negeri, dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas,” kata Ali.
