Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Pembukaan Rekening Massal Berpeluang Suburkan Rekening Dormant

SENIN, 14 SEPTEMBER 2026 | 12:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana pemerintah membuka rekening massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas dinilai berisiko memperbesar persoalan rekening dormant di industri perbankan.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tersebut dibuat tanpa perhitungan matang. Alih-alih memperkuat inklusi keuangan, pembukaan rekening secara massal justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi industri perbankan.

"Kebijakan ini terkesan spontan dan tanpa perhitungan matang. Saya tidak melihat manfaat ekonominya, justru berpotensi menimbulkan banyak mudharat ekonomi," kata Wijayanto kepada RMOL pada Senin, 14 September 2026.


Menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi industri perbankan saat ini adalah tingginya jumlah rekening yang tidak aktif atau dormant. Jika pembukaan rekening dilakukan dalam jumlah besar tanpa memastikan penggunaannya, persoalan tersebut justru berpotensi semakin membesar.

"Kebijakan ini akan melipatgandakan jumlah dormant account tersebut," kata Wijayanto.

Wijayanto menilai, kepemilikan rekening tidak serta-merta menunjukkan peningkatan inklusi keuangan. Menuruntya, inklusi keuangan seharusnya tercermin dari pemanfaatan masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan perbankan.

"Jadi, mendorong jumlah akun bukan solusi," kata Wijayanto.

Karena itu, Wijayanto menyarankan pemerintah tidak sekadar mengejar penambahan jumlah rekening, melainkan memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

Menurut dia, upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi keuangan, penyederhanaan persyaratan, serta peningkatan akses terhadap produk perbankan, termasuk kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sebaiknya Pemerintah memperbaiki akses masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan, melalui edukasi dan mempermudah proses serta akses, misalnya persyaratan dan suku bunga kredit untuk UMKM diturunkan," tandas Wijayanto.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Trenggono Dipuji, Ekspor Naik hingga Ekonomi Pesisir Menggeliat

Sabtu, 14 November 2026 | 20:22

KSSK Perkuat Koordinasi dan Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Fundamental Ekonomi

Sabtu, 14 November 2026 | 20:10

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Presiden Prabowo: Kebesaran Muhammadiyah Terletak pada Pengabdian Nyata

Sabtu, 14 November 2026 | 19:53

Pemerintah Kucurkan Lagi Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

Sabtu, 14 November 2026 | 19:43

OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang

Sabtu, 14 November 2026 | 19:24

Pengunduran Diri Gibran Tak Tutup Peluang Proses Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 19:19

NPL BRI Terus Membaik Seiring Penguatan Pengelolaan Risiko

Sabtu, 14 November 2026 | 18:36

Puji Jenderal Suyudi, Presiden Prabowo: Kapolri yang Melegakan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:30

YYADU! Edukasi Siswa Bandung Pilah Sampah Sejak Dini

Sabtu, 14 November 2026 | 18:18

Selengkapnya