Bukan Kepemilikan Rekening, Literasi Keuangan Justru yang Urgent

Rencana pemerintah menyediakan 200 juta rekening bank dinilai belum menjadi hal yang mendesak. Masyarakat justru dinilai lebih membutuhkan penguatan literasi keuangan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memandang pemerintah saat ini memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

 "Sebenarnya, PR pemerintah bukan di kepemilikan rekening, karena angka literasi penduduk usia dewasa sudah di angka 93 persen-an. Angka yang relatif bagus di tengah akses yang susah dan sebagainya," ujar Huda kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Senin, 14 September 2026.

 Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat tertentu untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai keuangan.

 "PR yang begitu dekat adalah bagaimana literasi keuangan di Indonesia masih jauh gap-nya, terutama di masyarakat usia muda," sambungnya.

 Huda menilai kondisi tersebut lebih penting untuk segera ditangani karena kelompok masyarakat usia muda berpotensi menyalahgunakan rekening bank yang dimilikinya apabila tidak dibekali literasi keuangan yang memadai.

 "Kenapa ini PR yang krusial bagi pemerintah? Karena bagi mereka yang punya rekening tapi rendah literasi, banyak anak muda yang kena tipu, banyak yang akhirnya dijadikan rekening judi online dan dijual rekeningnya," tuturnya.

 Oleh karena itu, Huda mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan peningkatan literasi keuangan sebagai kebijakan yang mendesak, ketimbang sekadar menyediakan rekening baru bagi masyarakat.

 "Jadi masalah mereka tambah banyak ketika ada rekening namun tidak dimanfaatkan betul. Mereka tidak mengerti apa itu investasi, tabungan, kredit, dan sebagainya," ucapnya.

 "Jadi kebijakan untuk membuat rekening bagus, tapi lebih penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat juga. Untuk saat ini, saya pribadi lebih meningkatkan literasi keuangan masyarakat," demikian Huda menambahkan.