Aksi Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 9 September 2026. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR dan kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu, 9 September 2026 untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.
Aksi yang dikoordinatori oleh M. Ridho itu menjadi puncak dari keresahan yang selama ini mereka soroti, mulai dari lambannya pembangunan, tata kelola pemerintahan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Di hadapan massa aksi, Ridho menyampaikan orasi dengan nada tegas, meminta pemerintah dan DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Bandung Barat.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” ucap Ridho.
Ia juga menegaskan bahwa tuntutan massa bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat.
“Kami tidak sedang berbicara tentang suka atau tidak suka terhadap seorang pejabat. Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan. Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak beres, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, dievaluasi, bahkan didesak untuk dicopot apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
Dalam orasinya, Ridho juga menyinggung persoalan aset daerah dan meminta adanya transparansi mengenai keberadaan serta pengelolaannya.
“Aset daerah adalah aset rakyat. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas keberadaannya, statusnya, maupun pengelolaannya. Kami meminta semuanya dibuka secara transparan dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang apabila memang terdapat indikasi pelanggaran,” ungkap dia.
Massa juga menyoroti realisasi anggaran dan pembangunan daerah.
“Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” bebernya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada persoalan jabatan aparatur yang kosong maupun masih diisi pejabat pelaksana dalam waktu berkepanjangan.
“Bagaimana pembangunan bisa bergerak cepat kalau jabatan-jabatan strategis masih kosong atau hanya diisi pelaksana? Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka dan memastikan seluruh jabatan diisi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi,” jelas dia.
Di sektor pendidikan, Bandung Barat Bersatu juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
“Jangan bicara kualitas pendidikan kalau masih ada sekolah yang membutuhkan perhatian. Anggaran pendidikan harus benar-benar sampai kepada kebutuhan pendidikan dan dirasakan langsung oleh siswa serta masyarakat,” tegasnya lagi.
Massa juga meminta adanya penelusuran terhadap berbagai penggunaan anggaran, termasuk dana BOS, hibah, belanja pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah, apabila ditemukan indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
“Pesannya jelas: anggaran harus tepat sasaran, aset daerah harus terlindungi, pembangunan harus berjalan, dan setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk pelayanan publik,” tandasnya.
