Kebersamaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang tidak dimiliki seseorang untuk selamanya memantik perbincangan politik.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. AHY mengajak kader Demokrat belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama saat proses pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode kepemimpinan.
AHY menegaskan kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu. Jabatan serta pemilu, kata dia, memiliki siklus, sementara tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan AHY tersebut pada dasarnya bersifat umum dan normatif. Menurutnya, tidak ada penyebutan secara spesifik mengenai pihak atau kelompok kepentingan politik tertentu.
"Pernyataan AHY itu satu hal tentu bersifat umum dan bersifat normatif. Tidak ada tendensi apa pun, tidak secara spesifik misalnya dialamatkan kepada pihak ataupun kelompok kepentingan politik tertentu," ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 9 September 2026.
Namun, Adi mengatakan pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan publik sebagai pesan politik kepada salah satu kekuatan politik yang saat ini tengah berkembang, yakni kekuatan politik yang diasosiasikan dengan Solo atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Adi, tafsir tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang, terutama terkait konsolidasi dan aktivitas politik kelompok yang diasosiasikan dengan Solo.
Ia menilai, konsolidasi tersebut dibaca sebagian publik sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruh politik dalam jangka panjang.
"Ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks soal bagaimana kekuatan politik Solo melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik yang dibaca seakan-akan bahwa geng Solo akan selalu menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya, sustain dan berkelanjutan sampai kapan pun," ujar Adi.
Di sisi lain, Adi menilai posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus figur yang lekat dengan faksi Cikeas turut membuat pernyataannya mudah dikaitkan dengan rivalitas antarkekuatan politik.
"Namanya juga publik, media sosial, pasti ada hal-hal yang dianggap sifatnya rivalitas, dihadap-hadapkan satu dengan yang lain," jelasnya.
Lebih jauh, Adi melihat tafsir tersebut kemudian berkembang ke arah persaingan pengaruh menjelang kontestasi politik ke depan. Salah satunya terkait kemungkinan perebutan pengaruh untuk menjadi bagian dari kekuatan politik yang berporos pada Presiden Prabowo Subianto.
"Kemudian ini dikaitkan soal kemungkinan berebut pengaruh untuk bisa menjadi pendamping kekuatan politik Hambalang alias Prabowo," pungkas Adi.
