Berita

Representative Image (Foto: X)

Dunia

Ukraina Pertimbangkan Legalisasi Konten Dewasa untuk Danai Perang

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 12:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ukraina dilaporkan tengah mempertimbangkan legalisasi konten dewasa atau pornografi untuk membantu perekonomian sekaligus menambah sumber pendanaan perang melawan Rusia. 

Mengutip laporan The Wall Street Journal (WSJ), Senin, 7 September 2036, produksi, kepemilikan, maupun distribusi pornografi saat ini masih ilegal di Ukraina dan dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. 

Meski demikian, industri hiburan dewasa di negara tersebut berkembang cukup pesat dan disebut beroperasi dengan dukungan aparat kepolisian yang korup.


Anggota parlemen Ukraina Yaroslav Zhelezniak mendorong rancangan undang-undang yang akan melegalkan pornografi. 

Zhelezniak memperkirakan legalisasi tersebut dapat menghasilkan penerimaan pajak hingga 25 juta dolar AS yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan perang Ukraina.

Persoalan muncul setelah otoritas Ukraina mulai menuntut para kreator konten dewasa untuk membayar pajak.

Namun, mereka yang memenuhi kewajiban tersebut secara tidak langsung mengakui keterlibatan dalam aktivitas yang masih dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan aturan pornografi yang berlaku.

"Para perempuan ini, entah mereka tidak membayar pajak dan menghadapi tuntutan pidana karenanya, atau mereka membayar pajak dan didakwa melanggar undang-undang pornografi," kata Zhelezniak kepada WSJ. 

Data Fenix International, perusahaan induk OnlyFans, menunjukkan sebanyak 7.900 warga Ukraina memperoleh lebih dari 131 juta dolar AS melalui platform tersebut sepanjang 2023. 

Sejumlah kreator kemudian menghadapi persoalan hukum. Svitlana Dvornikova, salah satunya, mengaku polisi menyita uang tunai 20.000 dolar AS, laptop, dan hard drive miliknya dalam sebuah penggerebekan.

Pengacara pajak Lesia Mykhalenko, yang telah mewakili lebih dari 100 model OnlyFans, menilai kasus tersebut justru membebani sistem hukum Ukraina. 

“Ini adalah kejahatan yang tidak memakan korban. Hal ini secara tidak perlu membebani sistem hukum pada saat kita seharusnya fokus membela negara," tegasnya.

Rancangan undang-undang yang turut disusun Zhelezniak telah lolos pembacaan pertama di parlemen Ukraina pada Juli dan kini dijadwalkan menjalani pembacaan kedua.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya