Berita

Representative Image (Foto: X)

Dunia

Ukraina Pertimbangkan Legalisasi Konten Dewasa untuk Danai Perang

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 12:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ukraina dilaporkan tengah mempertimbangkan legalisasi konten dewasa atau pornografi untuk membantu perekonomian sekaligus menambah sumber pendanaan perang melawan Rusia. 

Mengutip laporan The Wall Street Journal (WSJ), Senin, 7 September 2036, produksi, kepemilikan, maupun distribusi pornografi saat ini masih ilegal di Ukraina dan dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. 

Meski demikian, industri hiburan dewasa di negara tersebut berkembang cukup pesat dan disebut beroperasi dengan dukungan aparat kepolisian yang korup.


Anggota parlemen Ukraina Yaroslav Zhelezniak mendorong rancangan undang-undang yang akan melegalkan pornografi. 

Zhelezniak memperkirakan legalisasi tersebut dapat menghasilkan penerimaan pajak hingga 25 juta dolar AS yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan perang Ukraina.

Persoalan muncul setelah otoritas Ukraina mulai menuntut para kreator konten dewasa untuk membayar pajak.

Namun, mereka yang memenuhi kewajiban tersebut secara tidak langsung mengakui keterlibatan dalam aktivitas yang masih dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan aturan pornografi yang berlaku.

"Para perempuan ini, entah mereka tidak membayar pajak dan menghadapi tuntutan pidana karenanya, atau mereka membayar pajak dan didakwa melanggar undang-undang pornografi," kata Zhelezniak kepada WSJ

Data Fenix International, perusahaan induk OnlyFans, menunjukkan sebanyak 7.900 warga Ukraina memperoleh lebih dari 131 juta dolar AS melalui platform tersebut sepanjang 2023. 

Sejumlah kreator kemudian menghadapi persoalan hukum. Svitlana Dvornikova, salah satunya, mengaku polisi menyita uang tunai 20.000 dolar AS, laptop, dan hard drive miliknya dalam sebuah penggerebekan.

Pengacara pajak Lesia Mykhalenko, yang telah mewakili lebih dari 100 model OnlyFans, menilai kasus tersebut justru membebani sistem hukum Ukraina. 

“Ini adalah kejahatan yang tidak memakan korban. Hal ini secara tidak perlu membebani sistem hukum pada saat kita seharusnya fokus membela negara," tegasnya.

Rancangan undang-undang yang turut disusun Zhelezniak telah lolos pembacaan pertama di parlemen Ukraina pada Juli dan kini dijadwalkan menjalani pembacaan kedua.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya