Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Foto: Dokumen F-Golkar)

Politik

Erupsi Gunung Api Bersamaan, DPR Soroti Kesiapan Sistem Kesehatan

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Erupsi sejumlah gunung api yang terjadi dalam waktu bersamaan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, meminta pemerintah tidak gagap menghadapi dampak erupsi, khususnya ancaman abu vulkanik yang dapat menyebar hingga ke wilayah permukiman.

Menurut Ranny, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi dan dampak fisik. Pemerintah juga harus memastikan sistem kesehatan di wilayah terdampak maupun daerah yang berpotensi terdampak dalam kondisi siap.


Ia mengingatkan, abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan, mata dan kulit.

“Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Jika terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan,” ujar Ranny kepada wartawan, dikutip Senin 7 September 2026.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, obat-obatan dan tenaga kesehatan, serta kesiapan puskesmas dan rumah sakit di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan juga harus mendapat perhatian khusus.

Selain layanan kesehatan, Ranny menilai aspek air bersih, keamanan pangan, sanitasi dan kebersihan lingkungan perlu menjadi bagian dari penanganan selama masa tanggap darurat.

“Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian kita bergerak. Sistem kesehatan harus sudah siap sebelum dampaknya meluas,” tegas legislator Golkar tersebut.

Ranny juga menekankan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta seluruh unsur terkait.

“Yang kita butuhkan adalah tanggap darurat, bukan gagap darurat. Dalam kondisi bencana, keterlambatan respons kesehatan bisa berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat,” pungkasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Ditunggu Sayembara Mencari Silfester Matutina

Senin, 07 September 2026 | 02:30

TK-SD-SMP di Kota Bogor Berlakukan PJJ

Senin, 07 September 2026 | 02:03

Ujian KPK terkait Paulus Tannos: Jangan cuma Nangkap, tapi Kembalikan Aset

Senin, 07 September 2026 | 01:40

Water Mist Disemprot di Jalanan Jakarta Gegara Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 01:15

Dedi Mulyadi Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

Senin, 07 September 2026 | 01:01

Dalam Tiga Hari, Hampir 2.000 Orang Keracunan MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:44

Fahira Idris Sodorkan Enam Rekomendasi untuk MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:16

Pemadam Semprot Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 00:03

GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

Minggu, 06 September 2026 | 23:52

Likuiditas Bank Masih Terjaga

Minggu, 06 September 2026 | 23:40

Selengkapnya