Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Foto: Dokumen F-Golkar)

Politik

Erupsi Gunung Api Bersamaan, DPR Soroti Kesiapan Sistem Kesehatan

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Erupsi sejumlah gunung api yang terjadi dalam waktu bersamaan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, meminta pemerintah tidak gagap menghadapi dampak erupsi, khususnya ancaman abu vulkanik yang dapat menyebar hingga ke wilayah permukiman.

Menurut Ranny, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi dan dampak fisik. Pemerintah juga harus memastikan sistem kesehatan di wilayah terdampak maupun daerah yang berpotensi terdampak dalam kondisi siap.


Ia mengingatkan, abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan, mata dan kulit.

“Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Jika terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan,” ujar Ranny kepada wartawan, dikutip Senin 7 September 2026.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, obat-obatan dan tenaga kesehatan, serta kesiapan puskesmas dan rumah sakit di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan juga harus mendapat perhatian khusus.

Selain layanan kesehatan, Ranny menilai aspek air bersih, keamanan pangan, sanitasi dan kebersihan lingkungan perlu menjadi bagian dari penanganan selama masa tanggap darurat.

“Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian kita bergerak. Sistem kesehatan harus sudah siap sebelum dampaknya meluas,” tegas legislator Golkar tersebut.

Ranny juga menekankan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta seluruh unsur terkait.

“Yang kita butuhkan adalah tanggap darurat, bukan gagap darurat. Dalam kondisi bencana, keterlambatan respons kesehatan bisa berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat,” pungkasnya.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Hari Bakti, Lapas Cianjur Gelar Aksi Bersih-Bersih melalui Imipas Peduli

Jumat, 06 November 2026 | 22:35

Kejagung Sita Rp11,7 Miliar dalam Kasus Nikel Arif Kurniawan

Jumat, 06 November 2026 | 22:31

Kapolri Banjir Dukungan Bongkar Kasus Penyadapan

Jumat, 06 November 2026 | 22:21

Bank Mandiri Bukukan Laba Bank Only Rp46,5 Triliun

Jumat, 06 November 2026 | 22:19

Aturan Berubah, Ekspor ke Jepang hingga Uni Eropa Masuk Daftar Relaksasi

Jumat, 06 November 2026 | 22:06

11 Kreator Indonesia Siap Bersaing di TikTok Awards Southeast Asia 2026

Jumat, 06 November 2026 | 21:48

Singgung Jokowi-Gibran, Penyadapan Prabowo Diduga Bermuatan Politik

Jumat, 06 November 2026 | 21:39

Pegasus di Indonesia: Sekadar Mitos atau Ancaman Nyata?

Jumat, 06 November 2026 | 21:26

MedcoEnergi Umumkan Penerbitan Obligasi Senilai 300 Juta Dolar AS

Jumat, 06 November 2026 | 21:26

Ketika Listrik Membuka Peluang: Dari Rumah Tangga hingga Ekonomi Desa

Jumat, 06 November 2026 | 21:03

Selengkapnya