Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Foto: Dokumen F-Golkar)

Politik

Erupsi Gunung Api Bersamaan, DPR Soroti Kesiapan Sistem Kesehatan

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Erupsi sejumlah gunung api yang terjadi dalam waktu bersamaan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, meminta pemerintah tidak gagap menghadapi dampak erupsi, khususnya ancaman abu vulkanik yang dapat menyebar hingga ke wilayah permukiman.

Menurut Ranny, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi dan dampak fisik. Pemerintah juga harus memastikan sistem kesehatan di wilayah terdampak maupun daerah yang berpotensi terdampak dalam kondisi siap.


Ia mengingatkan, abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan, mata dan kulit.

“Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Jika terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan,” ujar Ranny kepada wartawan, dikutip Senin 7 September 2026.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, obat-obatan dan tenaga kesehatan, serta kesiapan puskesmas dan rumah sakit di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan juga harus mendapat perhatian khusus.

Selain layanan kesehatan, Ranny menilai aspek air bersih, keamanan pangan, sanitasi dan kebersihan lingkungan perlu menjadi bagian dari penanganan selama masa tanggap darurat.

“Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian kita bergerak. Sistem kesehatan harus sudah siap sebelum dampaknya meluas,” tegas legislator Golkar tersebut.

Ranny juga menekankan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta seluruh unsur terkait.

“Yang kita butuhkan adalah tanggap darurat, bukan gagap darurat. Dalam kondisi bencana, keterlambatan respons kesehatan bisa berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat,” pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya