Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq (Foto: Dokumen F-Golkar)

Politik

Erupsi Gunung Api Bersamaan, DPR Soroti Kesiapan Sistem Kesehatan

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Erupsi sejumlah gunung api yang terjadi dalam waktu bersamaan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam menghadapi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, meminta pemerintah tidak gagap menghadapi dampak erupsi, khususnya ancaman abu vulkanik yang dapat menyebar hingga ke wilayah permukiman.

Menurut Ranny, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi dan dampak fisik. Pemerintah juga harus memastikan sistem kesehatan di wilayah terdampak maupun daerah yang berpotensi terdampak dalam kondisi siap.


Ia mengingatkan, abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan, mata dan kulit.

“Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Jika terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan,” ujar Ranny kepada wartawan, dikutip Senin 7 September 2026.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, obat-obatan dan tenaga kesehatan, serta kesiapan puskesmas dan rumah sakit di wilayah yang berpotensi terdampak.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan juga harus mendapat perhatian khusus.

Selain layanan kesehatan, Ranny menilai aspek air bersih, keamanan pangan, sanitasi dan kebersihan lingkungan perlu menjadi bagian dari penanganan selama masa tanggap darurat.

“Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian kita bergerak. Sistem kesehatan harus sudah siap sebelum dampaknya meluas,” tegas legislator Golkar tersebut.

Ranny juga menekankan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan serta seluruh unsur terkait.

“Yang kita butuhkan adalah tanggap darurat, bukan gagap darurat. Dalam kondisi bencana, keterlambatan respons kesehatan bisa berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat,” pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Prabowo Apresiasi Rahmat Erwin Usai Raih Emas dan Pecahkan Rekor Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 12:11

Partai Koalisi Bela Prabowo Mati-matian tapi Diam Saat Gibran Dikritik

Minggu, 27 September 2026 | 12:05

Daftar 10 Wilayah Terpanas 27 September 2026, Suhu Capai 37,4 Derajat

Minggu, 27 September 2026 | 11:57

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Spesifikasi Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6.000 mAh

Minggu, 27 September 2026 | 11:37

Indonesia Calonkan Diri untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB Periode 2029-2030

Minggu, 27 September 2026 | 11:04

Tak Ada Satupun Partai Koalisi Pasang Badan saat Gibran Hadapi Gugatan Ijazah

Minggu, 27 September 2026 | 10:31

KPK Amankan Perhiasan Diduga Emas Saat Geledah Kanwil BPN Jatim

Minggu, 27 September 2026 | 10:17

Perang Abad 21 Sudah Dimulai, tapi Mukan di Medan Tempur

Minggu, 27 September 2026 | 10:05

Sugiono: RI Percaya PBB, Tapi Multilateralisme Harus Lebih Representatif dan Gesit

Minggu, 27 September 2026 | 09:27

Selengkapnya