Berita

Presiden Prabowo Subianto menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim (Chargé d’affaires ad interim) US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. (Foto: Setneg)

Politik

Washington Tak Ingin Kehilangan Indonesia

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 05:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pejabat diplomatik Amerika Serikat (AS) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 5 September 2026, menjadi perhatian di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tajam.

Pertemuan tersebut berlangsung hanya satu hari setelah Prabowo kembali dari Rusia, tempat kepala negara menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Vladimir Putin.

Presiden Prabowo menerima Duta Besar AS untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim (Chargé d’affaires ad interim) US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.


Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat pertemuan tersebut memiliki dimensi geopolitik yang lebih luas jika ditempatkan dalam konteks kunjungan Prabowo ke Rusia.

Menurut Amir, waktu pertemuan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Prabowo baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Putin dan tampil sebagai tamu kehormatan utama dalam forum ekonomi yang menjadi salah satu panggung penting Rusia untuk menunjukkan hubungan dengan negara-negara mitranya.

“Pertemuan dengan Dubes AS tidak bisa dilepaskan dari kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Terlihat AS menginginkan Indonesia tidak condong ke Rusia,” kata Amir, dikutip Senin 7 September 2026.

Prabowo memang menegaskan bahwa Indonesia terbuka bekerja sama dengan semua negara dan kekuatan besar dunia. Di Vladivostok, Prabowo bahkan menegaskan kembali politik Indonesia yang terbuka serta tidak menutup diri terhadap berbagai kekuatan global.

Dalam pertemuan dengan Putin pada Kamis 3 September 2026, kedua pemimpin juga menegaskan pentingnya hubungan strategis Indonesia-Rusia. Putin menyebut intensitas komunikasi kedua pemimpin sebagai cerminan sifat strategis hubungan kedua negara.

Bagi Amir, posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang memainkan peran penting di tengah kompetisi kekuatan besar.

Indonesia tidak berada dalam posisi sebagai negara yang harus memilih Washington atau Moskow. Sebaliknya, Jakarta memiliki kepentingan untuk menjaga ruang manuver strategis dengan tetap membangun hubungan dengan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, India, dan kekuatan lainnya.

“Indonesia punya kepentingan nasional sendiri. Karena itu, pendekatan yang paling rasional adalah tidak masuk ke dalam blok kekuatan tertentu,” kata Amir.

Menurut dia, justru posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara membuat setiap langkah Presiden Prabowo akan dibaca oleh negara-negara besar sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik kawasan.

Amir mengatakan, Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis yang sangat besar terhadap Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat penting karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional serta berdekatan dengan kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi salah satu arena utama persaingan kekuatan besar.

Karena itu, kata Amir, Washington berkepentingan memastikan Indonesia tetap memiliki hubungan yang kuat dengan AS dan tidak bergerak terlalu jauh ke dalam orbit Rusia maupun China.

“Indonesia adalah negara besar di ASEAN. Kalau Indonesia terlalu dekat dengan Rusia atau China, tentu itu menjadi perhatian Amerika Serikat,” kata Amir.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya