Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Penulis)
DI sosial media, terjadi diskusi hangat terkait peluncuran buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam, oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada awal September 2026.
Buku setebal hampir 400 halaman ini mengulas sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto dari masa kehidupan pribadi, karier militer, hingga kepemimpinannya sebagai kepala negara. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari tokoh agama, akademisi, diplomat, dan politisi mengenai bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakan serta kepemimpinan Prabowo.
Namun, jika ditinjau dari perspektif politik buku ini adalah buku pencitraan politik yang membegal otoritas tokoh agama. Bahkan, turut menjajakan nilai-nilai agama yang dibajak untuk kepentingan pencitraan pribadi seorang Prabowo Subianto.
Semestinya, buku seperti ini ditulis dalam bentuk autobiografi. Agar jelas, bahwa perspektif buku ini subjektif, perspektif seorang Prabowo Subianto.
Namun, begitu ditulis oleh banyak pihak dan diterbitkan oleh lembaga otoritas agama (MUI), buku ini menjadi semacam mazhab agama. Buku yang seolah-olah Prabowo adalah salah satu prototipe pengamalan ajaran agama, baik dalam sisi kehidupan pribadi, keluarga hingga bernegara.
Padahal, Prabowo hingga saat ini masih belum Clear terkait hubungannya dengan Teddy Indra Wijaya, sebagaimana kritikan Amien Rais. Itu saja, sudah cukup untuk mendelegitimasi sisi Prabowo dalam perspektif agama, apalagi hal yang lainnya.
Suatu ketika, Prabowo memimpin rapat dengan para aktivis. Karena agenda panjang, sampai-sampai tak ada jeda untuk sholat magrib, sehingga sejumlah aktivis yang diundang mengambil modus pamit ke kamar kecil, lalu melanjutkan sholat magrib. Sementara Prabowo, masih terus rapat tanpa mengindahkan waktu sholat. Ini salah satu sisi anomali seorang Prabowo yang penulis dapatkan ceritanya dari aktivis yang ikut dalam rapat tersebut.
Dalam kebijakan, Prabowo juga masih melanggengkan sekularisme dan menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Seluruh tambang yang dikelola swasta (meskipun ada pergeseran dari otoritas 9 naga ke 9 Haji), kebijakan ini mengkonfirmasi Prabowo pro kapitalis dan tidak menerapkan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.
Jika Islam yang diterapkan, maka seluruh tambang, hutan, SDA Indonesia yang terkategori al milkiyatul ammah (milik umum), wajib dikelola negara. Tak boleh dikelola Luhut Panjaitan, Anthoni Salim, maupun Haji Isam. Individu dan swasta, haram mengelola barang milik umum (al Milkiyatul Ammah).
Negeri ini sedang banyak masalah. Semestinya Ulama mendakwahkan Islam ajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi, bukan malah menjadi buzzer untuk membangun citra politik bagi Prabowo. Tidak usah sibuk untuk 2029, berkuasa hari ini saja rakyat tak mendapatkan manfaat dari perubahan kepemimpinan era Prabowo.
Cukuplah Islam yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW untuk menata negeri ini. Bukan sistem kapitalisme liberal yang terus menindas rakyat, yang menguras SDA untuk kepentingan kaum oligarki.
Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
