Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Purbaya Yakin PPh 0 Persen Selama 50 Tahun untuk PFII Tak Bikin Negara Rugi

SABTU, 05 SEPTEMBER 2026 | 22:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menilai pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) 0 persen selama 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru meyakini kebijakan tersebut akan menguntungkan negara. Pasalnya, dana yang hendak ditarik melalui skema PFII merupakan dana yang selama ini belum masuk ke Indonesia. 

"Enggak ada (konsekuensinya). Kan nol, uangnya juga tadinya enggak di sini. Tapi sekarang begitu uangnya masuk di sini, kita punya sumber pendanaan tambahan," kata Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu, 5 September 2026.


Ia menjelaskan, setelah masuk ke Indonesia, dana tersebut dapat mengalir ke berbagai instrumen investasi. Pemerintah, kata Purbaya, dapat memperoleh manfaat dari penempatan dana itu pada obligasi negara maupun pembiayaan proyek pembangunan.

Dengan demikian, insentif pajak tersebut diharapkan menjadi pemicu masuknya dana asing sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

"Cuma dia bisa invest di obligasi saya atau di proyek-proyek pembangunan. Itu yang dikejar. Kalau dibilang 'Saya rugi apa enggak?', enggak. Tadinya kan enggak ada. Kalau enggak dibuat, ya enggak ada juga. Tapi ada dampak positif tadi," katanya.

Purbaya juga melihat manfaat kebijakan tersebut dari sisi likuiditas valuta asing. Arus dana baru yang masuk ke dalam negeri akan menambah pasokan dolar di pasar domestik.

"Ada fund baru tambahan untuk membangun, membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Dan supply dolar jadi banyak," jelasnya.

Tambahan pasokan valuta asing itu, lanjut Purbaya, pada gilirannya dapat berkaitan dengan penguatan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Mau langsung atau enggak langsung, itu kan bisa dikaitkan, harusnya bisa dikaitkan ke forex reserve to some extent. Jadi memperkuat stabilitas nilai tukar juga," tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Hari Bakti, Lapas Cianjur Gelar Aksi Bersih-Bersih melalui Imipas Peduli

Jumat, 06 November 2026 | 22:35

Kejagung Sita Rp11,7 Miliar dalam Kasus Nikel Arif Kurniawan

Jumat, 06 November 2026 | 22:31

Kapolri Banjir Dukungan Bongkar Kasus Penyadapan

Jumat, 06 November 2026 | 22:21

Bank Mandiri Bukukan Laba Bank Only Rp46,5 Triliun

Jumat, 06 November 2026 | 22:19

Aturan Berubah, Ekspor ke Jepang hingga Uni Eropa Masuk Daftar Relaksasi

Jumat, 06 November 2026 | 22:06

11 Kreator Indonesia Siap Bersaing di TikTok Awards Southeast Asia 2026

Jumat, 06 November 2026 | 21:48

Singgung Jokowi-Gibran, Penyadapan Prabowo Diduga Bermuatan Politik

Jumat, 06 November 2026 | 21:39

Pegasus di Indonesia: Sekadar Mitos atau Ancaman Nyata?

Jumat, 06 November 2026 | 21:26

MedcoEnergi Umumkan Penerbitan Obligasi Senilai 300 Juta Dolar AS

Jumat, 06 November 2026 | 21:26

Ketika Listrik Membuka Peluang: Dari Rumah Tangga hingga Ekonomi Desa

Jumat, 06 November 2026 | 21:03

Selengkapnya