Berita

Foto ilustrasi pencari kerja. (Foto: media sosial)

Politik

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2026 | 22:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menilai melejitnya angka pengangguran usia muda di Indonesia bukan semata-mata karena persoalan kualitas individu, melainkan dampak dari kekeliruan struktural dan ego sektoral dalam kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda tercatat mencapai 17,37 persen, melompat jauh di atas rata-rata TPT nasional sebesar 4,65 persen.

"Pasokan angkatan kerja kita bertambah besar setiap tahun. Tetapi lapangan kerjanya tidak ada," ujar Pulung dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 4 September 2026.


Politikus PDIP ini menyoroti paradoks pasar kerja di tanah air. Di satu sisi jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, namun di sisi lain pelaku industri mengeluhkan minimnya tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kondisi tersebut, kata Pulung, memperlihatkan jurang pemisah (mismatch) antara dunia pendidikan dan sektor industri.

"Ini alarm serius. Kebijakan pendidikan dan desain kebijakan industri seperti dua dunia yang terpisah. Yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita akibat ego sektoral yang tidak pernah selesai," tegasnya.

Ia mengkritik narasi yang kerap mempojokkan anak muda sebagai pihak yang enggan beradaptasi atau kurang berpengalaman saat melamar kerja. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi total desain kebijakan nasional ketimbang menyalahkan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.

"Anak-anak muda kita dididik dalam sistem pendidikan nasional yang dirancang pemerintah. Kalau lulus lalu sulit dapat kerja, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Yang harus dievaluasi adalah desain kebijakannya," kata Pulung.

Lebih lanjut, Pulung mengingatkan ancaman serius jika bonus demografi gagal dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia produktif tanpa ketersediaan lapangan kerja yang layak berpotensi memicu gelombang keresahan sosial.

"Bonus demografi itu tidak mungkin berulang. Kalau momentum ini gagal kita manfaatkan, berarti kita melewatkan satu peluang emas untuk membangun masa depan Indonesia," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya