Berita

Foto ilustrasi pencari kerja. (Foto: media sosial)

Politik

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2026 | 22:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menilai melejitnya angka pengangguran usia muda di Indonesia bukan semata-mata karena persoalan kualitas individu, melainkan dampak dari kekeliruan struktural dan ego sektoral dalam kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda tercatat mencapai 17,37 persen, melompat jauh di atas rata-rata TPT nasional sebesar 4,65 persen.

"Pasokan angkatan kerja kita bertambah besar setiap tahun. Tetapi lapangan kerjanya tidak ada," ujar Pulung dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 4 September 2026.


Politikus PDIP ini menyoroti paradoks pasar kerja di tanah air. Di satu sisi jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, namun di sisi lain pelaku industri mengeluhkan minimnya tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kondisi tersebut, kata Pulung, memperlihatkan jurang pemisah (mismatch) antara dunia pendidikan dan sektor industri.

"Ini alarm serius. Kebijakan pendidikan dan desain kebijakan industri seperti dua dunia yang terpisah. Yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita akibat ego sektoral yang tidak pernah selesai," tegasnya.

Ia mengkritik narasi yang kerap mempojokkan anak muda sebagai pihak yang enggan beradaptasi atau kurang berpengalaman saat melamar kerja. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi total desain kebijakan nasional ketimbang menyalahkan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.

"Anak-anak muda kita dididik dalam sistem pendidikan nasional yang dirancang pemerintah. Kalau lulus lalu sulit dapat kerja, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Yang harus dievaluasi adalah desain kebijakannya," kata Pulung.

Lebih lanjut, Pulung mengingatkan ancaman serius jika bonus demografi gagal dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia produktif tanpa ketersediaan lapangan kerja yang layak berpotensi memicu gelombang keresahan sosial.

"Bonus demografi itu tidak mungkin berulang. Kalau momentum ini gagal kita manfaatkan, berarti kita melewatkan satu peluang emas untuk membangun masa depan Indonesia," tutupnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

UPDATE

Investasi Jakarta Tertinggi Nasional, Tumbuh 22,1 Persen

Rabu, 04 November 2026 | 00:34

Pemerintah Optimis Polri Bakal Bongkar Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 00:20

Geledah Pukul 03.20

Rabu, 04 November 2026 | 00:04

Peduli Karhutla, PKSS Salurkan Ribuan Masker dan Susu Steril

Selasa, 03 November 2026 | 23:43

Listyo Sigit Cs Salah Pilih Lawan, Akhirnya Masuk Penjara

Selasa, 03 November 2026 | 23:22

WNA China Praperadilkan BNN di PN Jaktim terkait Narkoba

Selasa, 03 November 2026 | 23:00

Ditanya soal Gibran Ikut Disadap, Yusril: Wallahu A'lam bish-Shawab

Selasa, 03 November 2026 | 22:45

TEI 2026 jadi Pintu Ekspor Produk Sawit dan Pangan Indonesia

Selasa, 03 November 2026 | 22:32

Ini Kronologi Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Dkk

Selasa, 03 November 2026 | 22:29

Prabowo Bekali 400 Calon Pemimpin BUMN dengan Nilai Integritas dan Nasionalisme

Selasa, 03 November 2026 | 22:13

Selengkapnya