Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Samudra Pasifik bukan sebagai pemisah, melainkan “jalan raya ekonomi” antara Indonesia dan Rusia dinilai sebagai terobosan strategis dalam doktrin geopolitik maritim Indonesia.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa menilai pernyataan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang Indonesia terhadap kawasan Timur Jauh Rusia (Russian Far East), yang selama ini dianggap jauh dari rantai pasok nasional.
“Pandangan Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin dunia di Vladivostok menunjukkan lompatan cara pandang baru yang berani dan realistis dalam memandang geopolitik kawasan Pasifik,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Rusia, Kamis, 3 September 2026. Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama (
guest of honour) atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang berlangsung pada 1-4 September 2026 tersebut.
Teguh secara khusus menyoroti pernyataan Prabowo bahwa Samudra Pasifik seharusnya menjadi penghubung ekonomi kedua negara.
Menurut Teguh, posisi geografis Indonesia yang berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memberikan peluang besar untuk membangun konektivitas maritim dengan kawasan utara Pasifik.
Kerja sama dengan Timur Jauh Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia (
Eurasian Economic Union/EAEU) juga dinilai penting sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasar Indonesia di tengah fragmentasi geoekonomi global.
“Selama ini interaksi perdagangan kita dengan Rusia lebih dominan melalui rute barat yang panjang, padahal gerbang Vladivostok membuka koridor langsung melalui Pasifik yang jauh lebih efisien bagi ekspor komoditas maupun produk manufaktur nasional,” jelas Teguh.
Ia juga menilai kesamaan karakter geografis Indonesia dan Rusia dapat menjadi modal dalam memperkuat kerja sama pembangunan.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sementara Rusia memiliki wilayah terluas di dunia. Keduanya menghadapi tantangan dalam membangun konektivitas dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar.
Teguh mengatakan, visi pembangunan Timur Jauh Rusia yang didorong Putin memiliki irisan dengan agenda Indonesia, khususnya dalam ketahanan energi, pangan, dan konektivitas.
Ia juga menilai pernyataan Putin yang menyebut kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama dunia semakin memperkuat pentingnya keterlibatan Indonesia di kawasan tersebut.
Diplomasi Prabowo di Vladivostok, lanjut Teguh, juga menunjukkan konsistensi Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terikat pada polarisasi blok.
“Kepemimpinan diplomasi Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua pihak tanpa harus terikat dalam polarisasi blok politik mana pun,” tegasnya.
Namun, Teguh mengingatkan gagasan menjadikan Pasifik sebagai “jalan raya ekonomi” harus segera diterjemahkan dalam bentuk konektivitas nyata. Ia mendorong pembukaan rute pelayaran dan penerbangan langsung antara kota-kota pelabuhan Indonesia dan Vladivostok, sekaligus penguatan armada serta jalur logistik.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar gagasan yang disampaikan Prabowo di forum internasional tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat dimanfaatkan pelaku usaha nasional.
Sesuai tema EEF ke-11, “The Far East: Development for the Benefit of the People”, Teguh berharap kerja sama Indonesia-Rusia dapat diperluas ke sektor hilirisasi industri, ketahanan pangan, riset teknologi, dan pendidikan tinggi.
“GREAT Institute menyambut hangat inisiatif Presiden Prabowo di Vladivostok dan meyakini bahwa keterhubungan Pasifik ini akan menjadi tonggak baru bagi kemandirian ekonomi serta kemajuan maritim Indonesia di pentas global,” tutup Teguh.
