Berita

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dicegat sejumlah warga saat dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. (Foto: Setwapres)

Politik

Gibran Dicegat Warga Terdampak Bencana

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2026 | 15:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mobil yang ditumpangi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dicegat sejumlah warga saat dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan Sabo Dam di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat, 4 September 2026. 

Gibran kemudian turun dari kendaraan untuk menemui dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terdampak bencana.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi dan kebutuhan mereka pascabencana, antara lain mengenai jaminan hidup, pembangunan hunian tetap (huntap), serta percepatan penyelesaian Sabo Dam di Tukka.


Wapres nampak mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa berbagai kebutuhan dan kendala yang disampaikan masyarakat penting menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.

“Setiap kendala dan keluhan yang dialami warga terdampak adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti, karena merupakan tanggung jawab pemerintah memastikan kendala masyarakat selama masa pemulihan bisa tertangani,” ujar Gibran.

Terkait jaminan hidup, masyarakat berharap dukungan pemerintah dapat terus diberikan selama mereka masih berada dalam masa pemulihan pascabencana. Aspirasi mengenai huntap juga disampaikan agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.

"Mohon maaf ya Bu. Memang terkait huntap, saat ini pembangunan masih dilakukan bertahap, sehingga belum semua menerima. Tapi saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan sehingga semua warga terdampak bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” sambung Gibran. 

Selain itu, masyarakat meminta agar pembangunan Sabo Dam di Tukka dapat segera diselesaikan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengendalikan aliran material dan mengurangi risiko bencana apabila terjadi kembali kondisi serupa.

Wapres menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali bencana tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu terus dikawal agar dapat segera memberikan manfaat.

Usai mendengarkan aspirasi masyarakat, Wapres meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan setiap kebutuhan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Kehadiran Wapres sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengar langsung persoalan masyarakat terdampak dan mengawal penanganan pascabencana, sehingga proses pemulihan dapat berjalan optimal dan masyarakat dapat segera kembali bangkit.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya