Polemik pengelolaan gas di Wilayah Kerja South Andaman oleh Mubadala Energy terus bergulir usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyurati pemerintah pusat.
Pemprov Aceh meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan skema pengolahan gas di darat (onshore) agar keberadaan sumber daya tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian Aceh.
Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendukung langkah Mualem itu demi terdongkraknya perekonomian masyarakat.
“Saya melihat apa yang diperjuangkan oleh Gubernur Aceh agar pengelolaan gas Andaman dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Aceh merupakan hal yang sangat penting dan patut kita dukung. Kita tentu tidak ingin Aceh hanya menjadi daerah penghasil, sementara nilai tambah dan dampak ekonomi yang lebih besar justru tumbuh di luar Aceh,” kata Haji Uma dalam pesan elektronik yang diterima
RMOL di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Lanjut dia, kalau fasilitas pengolahan dapat dibangun di darat Aceh, tentu muncul harapan akan ada multiplier effect yang lebih besar bagi daerah, mulai dari terbukanya lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal, berkembangnya sektor jasa dan industri pendukung, hingga masuknya investasi baru.
“Namun menurut saya, perjuangan Aceh jangan berhenti pada persoalan apakah fasilitas pengolahan berada di laut atau di darat. Kita harus melihat lebih jauh bagaimana gas Andaman nantinya dapat menjadi bahan baku untuk membangun kembali industri di Aceh,” ungkapnya.
Senator Aceh ini juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mulai mempersiapkan pasar dan industri yang mampu menyerap gas tersebut, baik untuk kebutuhan pupuk, petrokimia, amonia, metanol, pembangkit listrik maupun industri berbasis gas lainnya.
Dengan kata lain, Haji Uma melihat masih ada Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan Pemerintah Aceh.
“Hari ini kita melihat potensi produksi gas Andaman mencapai sekitar 300 MMSCFD. Ini jumlah yang sangat besar. Pertanyaannya, ketika 300 MMSCFD gas tersebut nantinya diproduksi dan dibawa ke darat, apakah Aceh sudah memiliki industri yang mampu membeli dan menyerap gas dalam jumlah sebesar itu? Menurut saya, inilah persoalan yang juga harus kita pikirkan sejak sekarang,” bebernya.
“Karena itu, skema pengembangan mana yang secara teknis dan keekonomian paling baik serta tidak menghambat percepatan proyek, tentu patut kita pertimbangkan dan dukung. Tetapi kepentingan Aceh juga harus menjadi bagian penting dalam setiap keputusan. Jangan sampai kita hanya sibuk memperdebatkan fasilitasnya di laut atau di darat, sementara industri yang akan menyerap 300 MMSCFD gas tersebut belum kita persiapkan,” tambah dia menegaskan.
Pentingnya Hilirisasi
Masih kata Haji Uma, Inilah pentingnya hilirisasi. Kalau hilirisasi berjalan dan industri-industri baru berbasis gas hadir di Aceh, dampak ekonominya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan. Akan terbuka lapangan pekerjaan, investasi baru masuk, UMKM dan sektor jasa ikut berkembang, serta muncul aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan industri.
“Kita punya pengalaman pada masa kejayaan Arun. Ketika gas mampu menghidupkan berbagai industri, dampak ekonominya dirasakan luas oleh masyarakat. Ada Pupuk Iskandar Muda, AAF, KKA dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang tumbuh di kawasan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Karena itu, momentum Andaman harus kita manfaatkan untuk membangun kembali kekuatan industri Aceh,” ungkapnya lagi.
Ia berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA dan pihak pengembang dapat duduk bersama mencari skema terbaik, apakah nantinya menggunakan fasilitas pengolahan di darat sebagaimana yang diperjuangkan oleh Gubernur Aceh ataupun menggunakan skema pengembangan di laut.
“Semua harus dibicarakan berdasarkan kajian teknis, keekonomian proyek dan sebesar apa manfaat yang dapat diberikan kepada Aceh. Investasi harus tetap berjalan dan jangan sampai proses pengembangan gas Andaman justru terhambat terlalu lama,” imbuhnya.
Hal lain yang menurut dia tidak kalah penting adalah harga gas. Haji Uma menyebut kalau Aceh ingin menarik investor membangun industri hilir, maka harus ada kepastian pasokan gas Andaman dengan harga yang kompetitif dan mampu diserap oleh industri di daerah. Dengan kepastian pasokan dan harga yang kompetitif, Aceh akan memiliki daya tawar yang lebih kuat untuk menarik investor membangun pabrik petrokimia, metanol, amonia, pupuk maupun industri berbasis gas lainnya.
“Jadi bagi saya, tujuan akhirnya bukan semata-mata memilih pengolahan di laut atau di darat. Kita harus melihat lebih jauh, hilirisasinya bagaimana, industrinya apa, siapa yang akan menyerap 300 MMSCFD gas tersebut dan bagaimana masyarakat Aceh mendapatkan manfaat ekonominya,” tegas dia.
“Kalau gas Andaman nantinya mampu melahirkan industri-industri baru di Aceh, membuka lapangan pekerjaan, menarik investasi dan menggerakkan kembali kawasan industri Aceh Utara dan Lhokseumawe, maka di situlah sesungguhnya keberhasilan Aceh dalam memanfaatkan momentum besar Gas Andaman,” pungkas Haji Uma.
