DPR Anggap Anggaran BPS Rp6,4 Triliun Tak Mencukupi

Komisi X DPR membahas anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2027 yang tercantum dalam Nota Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 September 2026.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, BPS memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp6,4 triliun. 

Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum terakomodasi dalam anggaran tersebut.

"BPS mendapatkan anggaran 6,4 triliun lebih. Nah, dari anggaran tersebut ternyata sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk," kata Lalu Hadrian.

Atas dasar itu, Komisi X menyimpulkan perlunya tambahan anggaran bagi BPS agar berbagai program prioritas dapat dilaksanakan pada 2027.

"Sehingga tadi kami menyimpulkan di rapat, perlu adanya anggaran tambahan agar program-program prioritas tersebut bisa dilaksanakan di tahun 2027," kata Lalu Hadrian.

Lalu Hadrian menambahkan, Komisi X turut membahas penguatan fungsi dan kewenangan BPS, terutama setelah lembaga tersebut mendapat mandat untuk mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Hal-hal lain juga tentu kami bahas terkait dengan fungsi dan kewenangan BPS, terkait dengan penguatan BPS yang hari ini diinstruksikan oleh Presiden untuk mengelola data tunggal sosial ekonomi nasional," pungkas Lalu Hadrian.